POPULER Nasional: Saran ke Pemerintah soal Kapal Selam Nuklir Australia | Kubu Moeldoko Bangkit
Inilah berita populer nasional dalam 24 jam terakhir, saran ke Pemerintah soal kapal nuklir Australia hingga kubu Moeldoko bangkit
Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
TRIBUNNEWS.COM - Inilah berita populer nasional di Tribunnews dalam 24 jam terakhir.
Berita dimulai dari kemunculan Kerajaan Angling Dharma.
Kemudian bocoran pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 22.
Update corona 23 September juga menjadi populer dalam sehari ini.
Lalu juga ada berita kubu Moeldoko yang gugat AD ART Demokrat era AHY.
Baca juga: Update Covid-19 Global 24 September: Indonesia Urutan 37 Negara dengan Kasus Aktif Tertinggi Dunia
1. Kerajaan Angling Dharma
Kerajaan Angling Dharma ini terlihat megah dan mencolok karena berada tepat di pinggir jalan.
Pada bagian depan, terdapat gapura khusus yang menyambut seluruh tamu.
Gapura itu bertuliskan 'Indonesia Aman Tentram Gemah Ripah Loh Jenawi' serta tulisan berbahasa Arab.
Di dalam kompleks rumah itu, terdapat sebuah bangunan semacam saung yang disebut sebagai 'Singgasana Raja'.
Di singgasana itu ada sepasang kursi dan dua payung khas keraton.
Baca juga: POPULER Internasional: Rencana Deportasi Transgender Malaysia | Kesalahan Sistem Gempa Argentina
2. Bocoran Jadwal Kartu Prakerja 22
Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu, menyampaikan Kartu Prakerja Gelombang 21 merupakan gelombang terakhir.
Hal ini sesuai dengan alokasi anggaran semester II sebesar Rp 21,2 triliun.
Lantas, kapan Kartu Prakerja Gelombang 22 dibuka?
Louisa berujar, pihaknya akan memantau kepesertaan yang dicabut pada Kartu Prakerja Gelombang 18 sampai 21.
Peserta yang dinyatakan lolos tapi tidak membeli pelatihan pertama, maka kepesertaannya akan dicabut.
"Kami terus memantau kepesertaan yang dicabut dari gelombang 18-21 karena tidak membeli pelatihan pertama dalam waktu 30 hari setelah dinyatakan lolos sebagai peserta Prakerja," ujarnya dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Rabu (22/9/2021).
3. Update Corona 23 September
Berikut data terbaru kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia, Kamis (23/9/2021).
Berdasarkan data dari Satgas Covid-19 yang diunggah akun Instagram @bnpb_indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia bertambah 2.881 pasien.
Dengan demikian, total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia hari ini yakni 4.201.559 pasien.
Lalu, ada penambahan pasien sembuh sebanyak 4.386 orang.
Total pasien yang sembuh pada hari ini menjadi 4.012.448 di seluruh Indonesia.
Kemudian, jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir sebanyak 160 orang.
Total ada 141.114 orang yang dinyatakan meninggal dunia hingga hari ini.
4. Sebaiknya Indonesia Merapat ke China
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai sebaiknya pemerintah Indonesia merapat ke China terkait rencana Australia membuat kapal selam nuklir bersama Amerika Serikat (AS) dan Inggris.
Hal itu karena, kata dia, Indonesia tidak bisa menghadapi rencana tersebut sendirian.
Menurutnya tindakan Australia, AS, dan Inggris tersebut berpotensi melanggar Non Proliferation Treaty (Perjanjian Nonproliferasi Nuklir) atau perjanjian antar negara yang membatasi kepemilikan senjata nuklir.
Ia mengatakan Korea Utara dan Iran telah mendapatkan sanksi berupa embargo terkait hal tersebut.
Dengan demikian menurutnya Australia dan AS juga perlu mendapat sanksi serupa terkait hal tersebut.
Hal tersebut disampaikannya dalam Gelora Talks bertajuk Perang Supremasi: Amerika Serikat VS China Akankah Meledak di Laut China Selatan? di kanal Yotube geloraTV pada Rabu (22/9/2021).
5. Kubu Moeldoko Bangkit Lagi
Advokat Yusril Ihza Mahendra dan Yuri Kemal Fadlullah membenarkan bahwa kantor hukum mereka IHZA&IHZA LAW FIRM SCBD-BALI OFFICE mewakili kepentingan hukum empat orang anggota Partai Demokrat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung.
Judicial Review dimaksud meliputi pengujian formil dan materil terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan Menkumham tanggal 18 Mei 2020.
Oleh karena AD/ART sebuah parpol baru dinyatakan sah dan belaku setelah disahkan Menkumham, maka Termohon dalam perkara pengujian AD/ART Partai Demokrat Menteri Hukum dan HAM.
Yusril dan Yuri mengatakan, bahwa langkah menguji formil dan materil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia.
Keduanya mendalilkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menguji AD/ART Parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.
(Tribunnews.com)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.