Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Tangani Konflik di Papua, Pemerintah Harus Pertimbangkan Banyak Sektor

Berbagai kebijakan telah dilakukan, mulai dari pendekatan budaya, ekonomi, hingga pendekatan politik.

Tangani Konflik di Papua, Pemerintah Harus Pertimbangkan Banyak Sektor
Tribunnews.com/Rizal Bomantama
Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua BP Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan
penanganan konflik di Papua yang hingga kini masih terjadi perlu dihadapi pemerintah dengan mempertimbangkan semua sektor.

"Jadi untuk mengatasi permasalahan Papua, semua sektor harus dipertimbangkan. Tidak haya melalui pendekatan ekonomi seperti yang dilakukan Pak Jokowi melalui pembangunan jalan-jalan di Papua," kata Bonar Tigor.

Pernyataan itu disampaikannya di acara diskusi daring Jakarta Journalist Center bertema 'Kejahatan KKB Papua, Pendekatan Ekonomi ata Budaya?', Kamis (23/9/2021).

Dalam diskusi ini, turut hadir pula anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha; Sekjen Pandawa Nusantara, Faisal Anwar dan beberapa lainnya.

Baca juga: Oknum ASN Yahukimo Pemasok Amunisi KKB Papua Memiliki Hubungan Dekat dengan Senat Soll

Dalam webinar yang sama, anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha mengaku selama ini pemerintah tidak tinggal diam dalam mengatasi persoalan Papua.

Berbagai kebijakan telah dilakukan, mulai dari pendekatan budaya, ekonomi, hingga pendekatan politik.

Saat ini, pemerintah dan DPR RI sepakat menyebut kelompok sparatis Papua yang tanpa ampun melakukan kekerasan hingga pembunuhan disebut sebagai bagian dari terorisme.

Di sektor ekonomi, pemerintah sudah menjalankan pembangunan infrastruktur berupa jalan-jalan trans-Papua sepanjang 345 km demi pemerataan ekonomi.

Belum lagi soal pendekatan ekonomi politik melalui Undang-Undang Otonomi Khusus yang kini sedang direvisi.

"Itu semua sebagai bagian dari evaluasi pemerintah. Kenapa rakyat Papua masih tertinggal di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, dan lain-lain? Itu yang menjadi evaluasinya," jelasnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas