Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Chief Executive Officer Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa menilai koordinasi dan sinergi antarlembaga menjadi kunci pengamanan Laut Natuna Utara.

Santosa mengatakan saat ini dibutuhkan koordinator patroli pengamanan laut yang belum ada hingga kini. Regulasi terkait koordinasi patroli keamanan tersebut, kata dia, saat ini tengah digodok di Kemenko Polhukam. 

Aturan yang tengah diproses tersebut, kata dia, intinya ingin mensinergikan, menyinkronkan, mengkoordinasikan dengan sebaik-baiknya patroli keamanan laut.

Ia mengatakan, tahun 2020 lalu Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk memiliki coast guard yang tangguh.

Baca juga: Ada Aktivitas Kapal Riset China di Laut Natuna Utara, Pemerintah RI Disarankan Kirim Nota Diplomatik

Coast guard tangguh yang dimaksud tersebut, kata dia, bukanlah Bakamla yang sekarang, melainkan Bakamla baru yang diperkuat.

Baca juga: Peneliti Ungkap Kronologi Kapal HYDZ10 dan Kapal Tiongkok Lainnya Masuk ke Laut Natuna Utara

Sementara saat ini, kata dia, yang diatur dalam perundang-undangan baru pada koordinator penegakan hukum perikanan di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memegang kendali.

Satgas 115 KKP yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata dia, lebih banyak ditugaskan untuk menangani illegal fishing.

Baca juga: Pakar Hukum Internasional Ungkap Makna Manuver Angkatan Laut China di Laut Natuna

Hal tersebut disampaikannya dalam Press Briefing bertajuk "Ancaman Keamanan Laut Terhadap Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara" yang digelar secara virtual oleh Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) pada Jumat (24/9/2021).

Baca juga: Bakamla: Eskalasi Konflik Tengah Berkembang di Laut Natuna Utara

"Saya kira yang menjadi titik kuncinya itu koordinasi. Tapi yang paling penting itu sinergi sebetulnya. Kalau misalnya kita kumpulkan kapal dari Hubla, Bakamla, Angkatan Laut, KKP, Bea Cukai, Polri, itu dari Polairud sendiri lumayan baru-baru dari Korea kan, itu kalau dikumpulkan, tidak jelek untuk mengamankan wilayah Natuna Utara," kata dia.

Meski koordinator patroli keamanan penting, lanjut dia, namun untuk penegakan hukum tetap perlu dilakukan oleh penyidik dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ia mencontohkan, penyidikan bisa dilakukan oleh kepolisian, KKP, dan TNI AL.

"Seperti coast guard di Amerika Serikat dia tidak punya kewenangan penyidikan, tapi dia mengkoordinir keamanan-keamanan laut. Tapi penyidikan dilimpahkan kepada institusi lain," kata dia.

Untuk jangka panjang harus dilakukan pengkajian yang mendalam oleh pemerintah terkait Minimum Essential Force (MEF) ideal yang diperlukan dalam mengamankan laut Indonesia.

"Saya kira itu harus melakukan kajian kan. Kalau itu bisa sampai kita lakukan, itu sangat bagus sekali," kata Santosa.