BEM SI Sebut Aksi Damai di Gedung KPK Besok Juga Diikuti Perwakilan dari NTB, Sumatera dan Jateng
Pemecatan 56 Pegawai KPK disebut sangat kontroversi karena dinilai memiliki muatan untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang dianggap kritis.
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fandi Permana
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dikabarkan akan menggelar aksi damai di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/9/2021) besok.
Aksi yang digelar itu menolak pemecatan pegawai 56 KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Pemecatan 56 Pegawai KPK disebut sangat kontroversi karena dinilai memiliki muatan untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang dianggap kritis memerangi sejumlah kasus korupsi.
Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Nofrian Fadil Akbar menyebut pihaknya masih konsolidasi untuk aksi damai itu. Ia mengatakan, kepastian aksi itu hampir pasti terjadi dan dilakukan sesuai rencana awal.
"Malam tadi kita telah membahas teknis lapangan. Kemungkinan besarnya tetap di KPK, tapi akan kami rilis segera terkait rencana itu," kata Akbar saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (26/9/2021).
Dalam aksi damai itu, BEM SI turut bergabung dengan BEM Seluruh Jabodetabek yang menyuarakan hal yang sama.
Baca juga: Trending Topic Usai Ultimatum Jokowi Soal Nasib 56 Pegawai KPK, Ada Apa di Balik Ultimatum BEM SI?
Aksi penolakan pemecatan 56 Pegawai KPI juga turut diikuti perwakilan BEM dari kampus Nusa Tenggara Barat, Sumatera, dan Jawa Tengah yang direncanakan akan datang ke Jakarta.
Situasi pandemi saat ini tak menjadi halangan bagi BEM SI.
Akbar menegaskan aksinya akan dilakukan secara damai dan taat protokol kesehatan sehingga menurutnya tak ada alasan kepolisian untuk menghalangi rencana tersebut.
"Kita sudah berkomunikasi ke pihak kepolisian. Kita bilang kondisi di Jakarta levelnya juga turun, jadi kita ingin aksi damai ini bisa berjalan. Kita maunya aksi damai sampaikan substansi dan yang pasti taat prokes," jelasnya.
Sebagai informasi, Aliansi BEM SI dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) menyurati Presiden Joko Widodo soal pemecatan 56 pegawai KPK yang tak lolos mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan.
Aliansi mahasiswa itu memberi tenggat waktu 3x24 jam kepada Presiden Jokowi untuk mengangkat 56 orang pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK.
Apabila Jokowi tak memenuhi ultimatum itu, mahasiswa akan turun ke jalan dengan menggelar aksi besar di depan Gedung KPK.
