TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons demo yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya tetap fokus terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi.

"Sehingga kami tidak ingin berdinamika menanggapi isu ini," kata Ali dalam keterangannya, Senin (27/9/2021).

Baca juga: Massa Mulai Terlibat Aksi Saling Dorong dengan Polisi di Depan Gedung KPK

KPK, lanjut Ali, melalui berbagai upaya pencegahan, pendidikan, juga penindakan berusaha untuk terus membuktikan hasil kerjanya kepada publik. 

"Selanjutnya, publik silakan menilainya secara objektif," kata dia.

Lebih lanjut, Ali mengatakan, kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak hanya soal seberapa banyak KPK menangkap para pelaku, seberapa banyak KPK memulihkan kerugian keuangan negara, serta seberapa efektif KPK mendorong perbaikan sistem dan tata kelola.

Tapi juga bagaimana semua aspek masyarakat berupaya dan terus yakin akan generasi penerus yang lebih baik melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi. 

"KPK selalu mendengarkan saran dan masukan dari teman-teman mahasiswa. Sebagai seorang pembelajar, kami yakin teman-teman mahasiswa bisa melihat fakta-fakta secara jernih dan mampu mengelaborasinya dalam gagasan dan aksi yang konkret," kata Ali.

Baca juga: Gedung KPK Dikepung Mahasiswa, Firli Bahuri Ada Acara di Jambi

Selama ini, tambah Ali, KPK banyak berkolaborasi dengan kampus melalui implementasi pendidikan antikorupsi, perekaman sidang tipikor, juga penajaman ide-ide baru strategi pemberantasan korupsi melalui berbagai aktivitas dan program. 

Pemberantasan korupsi, kata dia juga, butuh sumbangsih nyata dari teman-teman mahasiswa. 

Komisi antikorupsi juga berharap publik tidak mudah terpicu untuk hal-hal yang justru kontraproduktif. 

Karena tantangan dan tugas pemberantasan korupsi ke depan masih banyak yang harus dikerjakan. 

"Soliditas dan sinergisitas para pihak penting untuk mewujudkan harapan kita bersama, masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera," kata Ali.

Seperti diketahui, Aliansi BEM SI dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) telah menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK. 

Mereka memberi waktu 3x24 jam untuk Jokowi mengangkat 56 orang pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK. 

Jika Jokowi bergeming, mahasiswa berniat turun ke jalan.

Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar mengatakan aksi tersebut akan digelar secara damai dan taat protokol kesehatan COVID-19. 

Oleh sebab itu, ia meminta kepada aparat kepolisian agar tak menghalangi aksi tersebut dengan dalih pandemi.

"Kami tetap sudah komunikasi ke beberapa pihak kepolisian. Kami komunikasikan saja kondisi di Jakarta levelnya juga turun, kami maunya aksi damai sampaikan substansi," kata Nofrian.

Baca juga: Demo BEM SI, Polisi Perketat Pengamanan Gedung KPK, 1200 Personel Dikerahkan

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri tengah berada di Jambi. 

KPK mengklaim agenda Firli di Jambi sudah dijadwalkan jauh-jauh hari.

Kegiatan itu dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi di Jambi.

Sekadar informasi, saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di istana pada 15 September lalu, Jokowi menjelaskan alasan ia tidak banyak berkomentar terkait nasib 56 pegawai KPK diberhentikan karena gagal TWK.  

Baca juga: Massa BEM-SI dan Polisi Terlibat Saling Dorong di Depan Gedung KPK

Jokowi menjelaskan yang berwenang menjawab persoalan itu adalah pejabat pembina, dalam hal ini misalnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"Jangan apa-apa ditarik ke Presiden. Ini adalah sopan-santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan," ucap Jokowi kala itu.