TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) berpandangan bahwa penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam survei Indikator Politik membuktikan bahwa lembaga antirasuah itu sedang tidak baik-baik saja. 

Padahal dikatakan peneliti ICW Kurnia Ramadhana, pada tahun-tahun sebelumnya KPK selalu menempati posisi puncak untuk isu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. 

Namun, bagi ICW, hal itu tidak mengejutkan lagi. Sebab, selama kurun waktu satu tahun terakhir, KPK menurut ICW memang lebih sering memperlihatkan kontroversi, ketimbang menunjukkan prestasi. 

"Jika ditelisik lebih lanjut, ICW meyakini sumber utama permasalahan di tubuh KPK saat ini berasal dari lima pimpinannya," kata Kurnia dalam keterangannya, Selasa (28/9/2021).

ICW memerinci setidaknya ada tiga hal yang menjadi sorotan masyarakat. 

Pertama, disebutkan Kurnia, yaitu terkait minimnya integritas pimpinan KPK. 

Merujuk pada pelanggaran kode etik, sejauh ini sudah ada dua pimpinan KPK yang mesti berurusan dengan Dewan Pengawas, yakni Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar. 

Baca juga: Tingkat Kepercayaan Menurun, KPK: Pemberantasan Korupsi Ikhtiar Panjang

"Dalam isu ini, tentu saja masyarakat tidak mungkin akan percaya lagi jika KPK mengkampanyekan nilai integritas kepada masyarakat, sedangkan pimpinannya saja bermasalah dari segi etika," kata Kurnia.

Kedua, menurut ICW, hal yang disorot masyarakat yakni performa penindakan KPK anjlok di bawah kepemimpinan Firli Bahuri. 

Seperti jumlah operasi tangkap tangan (OTT) merosot tajam, kualitas penanganan perkara buruk, dan sering terjadi kebocoran informasi di tubuh KPK. 

"Tentu, menanggapi kritik ini pimpinan KPK selalu memiliki segudang argumentasi. Namun, ICW meyakini argumentasi yang dibangun oleh KPK seringkali bukan argumentasi yang benar, melainkan argumentasi pembenar semata," ujar Kurnia.

Ketiga, yaitu terkait kebijakan yang diambil oleh pimpinan KPK selalu mengundang kritik massif dari masyarakat. 

Selain polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK, ICW menilai terdapat pula kesesatan merumuskan strategi pencegahan, misalnya mengunjungi dan meminta video testimoni dari para terpidana korupsi. 

Menurut ICW, KPK saat ini seperti kehilangan arah dan melenceng dari tujuan awal pembentukan lembaga tersebut. 

Maka dari itu, penurunan tingkat kepercayaan publik kepada KPK mesti segera disikapi secara objektif oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Misalnya, mengevaluasi kinerja pimpinan KPK dan membatalkan sejumlah kebijakan yang berpotensi besar mendegradasi kembali kepercayaan publik kepada KPK," tutur Kurnia.

Diberitakan sebelumnya, kepercayaan publik terhadap KPK menurun, sehingga menempatkannya di bawah TNI, Presiden, Polri.

Dalam survei Indikator Politik terkini, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK hanya 65 persen. 

Sementara itu, responden yang menyatakan tidak percaya yaitu 26 persen.

"Biasanya KPK kalau tidak nomor dua,satu. Mungkin hanya kalah dengan TNI. Tapi sekarang merosot ke peringkat empat dilihat dari tingkat kepercayaan publik terhadap KPK," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Minggu (26/9/2021).

Sementara itu, lembaga yang paling dipercaya publik dalam survei tersebut adalah TNI dengan tingkat kepercayaan 90 persen.

Berikutnya disusul Presiden dengan tingkat kepercayaan 82 persen dan Polri dengan tingkat kepercayaan 71 persen.

Di bawah KPK, secara berturut-turut ada kejaksaan dengan tingkat kepercayaan 61 persen, MPR dengan tingkat kepercayaan 57 persen, DPD dengan tingkat kepercayaan 52 persen, DPR dengan tingkat kepercayaan 50 persen, dan partai politik dengan tingkat kepercayaan 48 persen.