Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perwakilan RI Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan secara virtual, Senin (27/09/2021).

Menlu menegaskan pentingnya komitmen Kepala Perwakilan RI dan seluruh Pelaksana Fungsi untuk bekerjasama dalam menyusun anggaran dan program kerja yang mendukung prioritas nasional.

Termasuk untuk mendukung 5 prioritas politik luar negeri Indonesia serta merefleksikan kemajuan pelaksanaan diplomasi Indonesia.

"Seluruh unsur pelaksana diplomasi harus bekerjasama dan berkolaborasi dalam melaksanakan program kerja serta adaptif dan fleksibel dengan dinamika global," kata Menlu dalam keterangannya, Senin (27/9/2021).

Menlu mengatakan selama masa pandemi Covid-19, upaya diplomasi yang dilakukan oleh Perwakilan telah dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia secara luas.

Baca juga: Kasus Covid-19 Turun, Menlu Minta Negara-negara Keluarkan RI dari Redlist

Di antaranya adalah Diplomasi Vaksin yang berhasil mengamankan ketersediaan vaksin Covid-19 untuk masyarakat Indonesia.

Indonesia juga memastikan kesetaraan akses terhadap vaksin serta upaya menciptakan kemandirian produksi vaksin di dalam negeri.

Diplomasi untuk pemulihan ekonomi nasional juga dilakukan melalui program relokasi perusahaan asing ke Indonesia, Diplomasi Pelindungan WNI di luar negeri melalui pemberian bantuan sosial dan program evakuasi.

Serta, diplomasi RI di Kawasan regional dan global, mulai dari isu strategis di ASEAN hingga isu rivalitas di kawasan Indo-Pasifik.

Kinerja diplomasi dapat terlaksana di tengah keterbatasan, menurut Menlu berkat kolaborasi dan kerja sama seluruh unsur.

Baca juga: Pemerintah Alokasikan Anggaran Triliunan Rupiah untuk Pulihkan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kemenlu RI telah mendapatkan pagu anggaran sejumlah Rp 8,05 Triliun untuk mendukung kinerja diplomasi di tahun 2022.

Komposisi anggaran yakni 46% untuk Belanja Pegawai, 25% untuk Belanja Barang Non Operasional, 17% untuk Belanja Barang Operasional dan 12% untuk Belanja Modal.

Anggaran ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan diplomasi RI, yang dituangkan secara rinci dalam dokumen perencanaan yang berkualitas, berbasis kinerja, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menlu mengimbau seluruh Perwakilan RI untuk berkinerja optimal dan efisien di tahun 2022 di berbagai sektor strategis guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran melibatkan keikutsertaan Satuan Kerja regional untuk sinkronisasi program kerja, tidak ada duplikasi program dan fokus kepada program prioritas pembangunan nasional.