TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan anggaran besar mencapai Rp12,2 triliun untuk penguatan keamanan laut di perairan Natuna. Anggaran jumbo itu digelontorkan untuk efek gentar atau deterrent effect di perbatasan negara.

Kebijakan itu diketahui dari Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

Dalam dokumen itu disebutkan bahwa salah satu upaya penguatan di Natuna dilakukan lewat pengadaan unmanned aerial vehicle (UAV) atau drone. Pemerintah juga akan menebalkan sarana dan prasarana militer di pulau-pulau strategis.

"MP (Major Project/Proyek Prioritas Strategis] Penguatan Keamanan Laut di Natuna diharapkan dapat meningkatkan deterrent effect dan penegakan kedaulatan di Perairan Natuna; menurunkan aktivitas perompakan; kekerasan dan tindak kejahatan di laut; IUU fishing; serta transnational cimes,” dikutip dari lampiran Perpres Nomor 85 Tahun 2021.

Realisasi anggaran itu dialokasikan multi years selama lima tahun. Namun dokumen itu tak merinci skema penganggaran kebijakan itu.

Baca juga: Ada Aktivitas Kapal Riset China di Laut Natuna Utara, Pemerintah RI Disarankan Kirim Nota Diplomatik

Perpres itu hanya menyebut anggaran Rp78,2 miliar akan dikucurkan pada 2022 untuk penguatan keamanan di Natuna.

"Dari sisi pendanaan, pelaksanaan MP tersebut dibiayai dari APBN dengan indikasi pendanaan selama lima tahun sebesar Rp12,2 triliun," sebut lampiran Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021.

Baca juga: Bakamla: Eskalasi Konflik Tengah Berkembang di Laut Natuna Utara

Perpres tersebut juga tak banyak menjelaskan rencana pembelanjaan anggaran. Pemerintah hanya mencantumkan beberapa jenis persenjataan yang akan dibelanjakan dengan uang tersebut.

"Highlight proyek: pengadaan unmanned aerial vehicle (UAV) (APBN); sarpras militer pulau strategis (APBN)," bunyi dokumen tersebut.

Baca juga: Ancaman Kapal China di Natuna, Prabowo Bawa Lisensi Kapal Perang Inggris

Pemerintah menyampaikan anggaran itu digunakan untuk memenuhi kecukupan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL di Natuna sebesar 40,59 persen.

Anggaran itu juga dipakai untuk memenuhi kecukupan alat peralatan keamanan laut (alpakamla) milik Bakamla sebesar 44,17 persen.

Pemerintah mencantumkan sejumlah alasan penguatan keamanan di Natuna seperti peningkatan eskalasi ancaman dan lemahnya sistem pengamanan navigasi.

Pemerintah berharap penguatan keamanan dapat menjaga kedaulatan di wilayah perairan Natuna. "Outcome/impact: tidak adanya pelanggaran yurisdiksi di Wilayah Laut Natuna," dikutip dari dokumen itu.

Penguatan keamanan di Natuna menjadi proyek prioritas nasional atau major project (MP) menyusul peningkatan eskalasi di wilayah ini.

Ketegangan di perairan Natuna menjadi pembahasan usai Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengungkap sejumlah temuan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, Senin (13/9). Saat itu, Bakamla bercerita soal kondisi miris pertahanan di perbatasan.

Bakamla menyebut kapal-kapal mereka tak punya bahan bakar untuk patroli.

"Sampai saat ini pun bahan bakar kita tidak ada. Kapal kita siap untuk berlayar dan patroli, tapi bahan bakar tidak ada," ucap Sekretaris Utama Bakamla Laksda S. Irawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/9/2021).

Irawan juga menyebut ada ratusan kapal China dan Vietnam di perbatasan, tapi radar Bakamla tidak bisa mendeteksi ratusan kapal asing di Natuna itu.

"Kalau kita lihat di pantauan radar atau pantauan dari Puskodal kami, sampai saat ini di daerah overlapping itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapal-kapal Vietnam, pantauan radar, termasuk kapal-kapal coast guard China. Mereka ada di situ sejak lama," kata Irawan.(tribun network/fik/dod)