TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menjelaskan tiga poin penting peran negara-negara yang tergabung pada Forum Global Public Health (FGPH) dalam menghadapi pandemi, khususnya untuk negara berkembang.

Tiga poin tersebut disampaikan oleh Retno pada pertemuan pertama FGPH di New York, Amerika Serikat, September ini.

Poin pertama, kata Retno, FPGH harus menjadi pendukung utama untuk mempromosikan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara.

Selain itu, FGPH diharapkan memiliki peran untuk menolak diskriminasi akses vaksin.

Sementara itu pada poin kedua, Retno menjelaskan bahwa penting sekali membangun infrastruktur kesehatan nasional yang lebih kuat.

Baca juga: Menlu Retno Singgung Dose Sharing Vaksin Covid-19 yang Hampir Kadaluarsa

Baca juga: Menlu Tegaskan Pentingnya Komitmen Menyusun Anggaran & Program yang Mendukung Prioritas Nasional

Ini, kata Retno, akan menjadi modal dasar dan pondasi yang kuat untuk upaya membangun infrastruktur kesehatan global.

"Saya menyampaikan tiga isu pada pertemuan tersebut, yang pertama bahwa FPGH harus menjadi pendukung utama untuk mempromosikan kesetaraan akses vaksin bagi semua dan menolak diskriminasi vaksin."

"Dan yang kedua, bahwa penting sekali membangun infrastruktur kesehatan nasional yang lebih kuat, ini akan menjadi modal dasar untuk upaya membangun infrastruktur kesehatan global." kata Retno saat konfernsi pers yang disiarkan secara virtual melalui YouTube Kementerian Luar Negeri MoFA Indonesia, Rabu (29/9/2021).

Untuk itu, menurutnya, diperlukan kemitraaan untuk mendukung industri kesehatan, terutama di negara berkembang.

Yakni dengan meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi serta mempercepat penelitian dan pengembangan obat dan vaksin bagi masyarakat dunia.

Baca juga: Menlu Retno Soroti Pakta Pertahanan AUKUS dan Ingatkan Soal Ancaman Stabilitas Kawasan

Yang ketiga, FGPH diharapkan dapat mengupayakan adanya tata kelola kesehatan global yang lebih baik.

"Ketiga, bagaimana negara-negara yang tergabung dari FGPH untuk mendukung upaya tata kelola kesehatan global," tambah Retno.

Mengingat, kata Retno, Pandemic Preparedness and Response tidak dapat dilihat sebagai isu kesehatan saja, melainkan juga isu legitimasi di dalam poitik luar negeri.

Menurut Retno, pandemi harus dijadikan sebagai introspeksi ketidakmampuan dan ketidaksiapan dunia dalam menghadapi pandemi.