TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Dewan Syariah Pusat membuat program solidaritas tiga pihak. 

Dalam program UPA nomor delapan, tertulis 'anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu mengutamakan pilihannya kepada aromil/janda atau awanis'. 

Saat dikonfirmasi, Ketua DSP PKS Surahman Hidayat menyebut bahwa program tersebut sebelumnya telah melalui kajian dan persetujuan dari Presiden PKS. 

"Saya sebagai ketuanya sudah tanda tangan. Jadi sudah melalukan kajian, sudah oke dan kita sudah komunikasikan dengan Presiden DPP (PKS), Ketua MPP memberikan masukan-masukan. Jadi minggu kemarin sudah bisa dilakukan tanda tangan," kata Surahman saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (30/9/2021). 

Surahman menjelaskan dalam ajaran Islam hukum berpoligami diperbolehkan atau mubah. 

Baca juga: Ahmad Dhani Tak Sanggup Poligami, Mengaku Bukan Orang yang Pemberani Menambah Istri

Namun, berpoligami juga harus memiliki kemampuan dan kelayakan, sehingga persyaratan yang ditetapkan sangat ketat. 

Selain itu, etika tujuan program itu, kata Surahman, untuk membantu fakir miskin dan anak yatim. 

"Jadi mereka yang memang ada kemampuan, yang ada hasrat, ada  kelaikan. Makanya persyaratannya itu sangat ketat," ucapnya. 

"Jadi kita bikin semacam etika begini-begini diantaranya bagi punya kemampuan ya silakan bantu fakir miskin, bantu itu anak yatim dan seterusnya," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Surahman memastikan kebijakan itu tak ada penolakan dari kader-kader perempuan PKS. 

Sebab, kebijakan tersebut telah melalui kajian oleh tim yang mayoritas diisi oleh kader perempuan. 

"Itu kan bahkan dibuat tim yang disebut Komisi Bina Keluarga Sakinah. Itu mayoritas dari anggota komisi itu dari perempuan kader-kader yang tentu saja pengurus yang sudah punya pengalaman," pungkasnya.

Poligami Jadi Polemik

Poligami kerap jadi polemik di negara-negara berbasis Islam.