TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima Kostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman menjawab pertanyaan terkait isu kebangkitan PKI atau komunisme di Indonesia.

Dudung berpandangan apabila PKI benar-benar bangkit seharusnya ia telah menerima laporan dari jajaran bawah.

Pasukan di Kostrad, kata dia,  juga memiliki pembinaan teritorial dengan radius 500 meter, 1 km, sampai 5 km. 

Dengan demikian apabila terjadi perkembangan signifikan di antaranya kegiatan yang terpengaruh dengan komunisme, kata Dudung, maka pihaknya akan tahu lebih dulu.

Baca juga: Muncul Spanduk Tolak Nobar Film G30S/PKI di Menteng, Kapolsek Beri Penjelasan 

Namun demikian, ia menyoroti isu tersebut yang muncul dan digaungkan setiap September.

Padahal, kata dia, TNI mewaspadai ancaman ideologi tersebut setiap saat.

Hal tersebut disampaikannya menjawab pertanyaan warga dalam program Talk Highlight Radio Elshinta Jakarta bertajuk "Menjaga NKRI" bersama Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman yang disiarkan di kanal Youtube Radio Elshinta pada Kamis (30/9/2021).

"Tak hanya sekedar PKI yang kita waspadai, tapi juga ekstrem kanan juga. Ini yang harus kita waspadai. Jangan kita mengalihkan ke PKI yang sudah dibubarkan dan saat ini sudah, menurut saya, sudah tak ada, kemudian dihembuskan kembali dengan dalil apapun, seakan-akan itu ada," kata Dudung.

Baca juga: Presiden PKS Instruksikan Anggota Partai Tonton Film Pengkhianatan G30S/PKI

Menurutnya kekhawatiran tersebut kadaluarsa dan justru menghadirkan kebohongan yang disamarkan. 

Seakan-akan, kata dia, kebohongan tersebut terus berulang sehingga masyarakat percaya.

"Padahal itu sudah tak ada. Kita yakin lah. Percaya sama TNI, bahwa TNI itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan seluruhnya untuk kepentingan rakyat," kata Dudung.

Terkait hal itu, Dudung menceritakan pengalamannya ketika menjabat sebagai Pangdam Jaya.

Ia mencermati di negara-negara berpenduduk muslim seperti Afghanistan, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Kuwait, Mesir, dan sebagainya telah terjadi konflik yang membuat negeri mereka porak poranda.

Sementara di Indonesia sebagai negara dengan umat muslim terbanyak di dunia, ia mensinyalir ketika itu sudah mulai ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kepentingan politik dan pribadinya menggunakan dalil-dalil agama.

Bahkan, kata dia, kelompok tersebut menjelek-jelekkan pemerintah dengan dalil agama. 

"Melihat fenomena seperti ini saya merasa terpanggil. Saya sebagai TNI, hal demikian kita tak boleh tinggal diam. Karena cara yang seperti ini berbahaya. Karena jika doktrin sudah masuk ke dalam masyarakat dengan dalil agama, maka ini akan jadi pertaruhan yang sangat luar biasa," kata dia.

Baca juga: Peryataan Gatot Nurmantyo Soal PKI Menyusup di Tubuh TNI Dinilai Terlalu Gegabah

Dudung memandang seyogyanya kebijakan pemerintah harus dihargai dan berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun demikian, ketika menjabat sebagai Pangdam Jaya, Dudung menemukan banyak sekali kegiatan-kegiatan kelompok tersebut yang dilakukan sesukanya di antaranya dengan memasang baliho bermuatan ajakan berjihad dan revolusi akhlak tanpa mematuhi aturan yang berlaku.

Kalau tidak ditindak dan ditertibkan, kata Dudung maka hal tersebut akan membahayakan.

Ia juga mengatakan program-program yang dijalankan pemerintah saat ini sudah sangat baik dan hanya segelintir orang yang memprovokasi di media sosial.

"Hanya segelintir orang saya lihat karena ketidakpusasan, yang dulunya tak ada jabatan kembali, berbicara di media sosial, memprovokasi masyarakat, jangan lah seperti itu. Dulu pernah menjabat, ya sudah. Mari sekarang serahkan ke generasi penerus, kasihan bangsa ini. Kita salah berbicara, salah berucap, yang jstru dampaknya pada masyarakat," kata Dudung.

Pernyataan Agum Gumelar

Sebelumnya, pernyataan Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo soal PKI menyusupi TNI AD mendapat kritikan dari Mantan Komandan Jenderal Kopasus Jenderal (Purn) Agum Gumelar.

Agum menilai pernyataan Gatot terlalu terburu-buru dan hanya menimbukan kegaduhan.

“Ini terlalu gopoh (terburu-buru) Saudara Gatot Nurmantyo,” kata Agum yang juga merupakan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Warakawuri dan TNI-Polri (Pepabri) ini dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas.TV, Selasa (28/9/2021).

Agum Gumelar meminta Gatot tidak membuat statement yang terlalu bombastis dan menimbulkan kegaduhan.

“Padahal hal yang harus kita hindari adalah kegaduhan-kegaduhan,” katanya.

Baca juga: Gatot Nurmantyo Duga TNI AD Disusupi PKI, Ini Respon Istana

Agum menegaskan tidak mungkin TNI disusupi unsur-unsur komunis atau Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti yang dikatakan Gatot.

Dia menyatakan seorang prajurit TNI baik yang masih aktif maupun purnawirawan memegang teguh sumpah Sapta Marga.

Dalam butir pertama sapta marga, prajurit berjanji untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersendikan Pancasila.

Di marga kedua dalam Sapta Marga, kata Agum, prajurit berjanji sebagai patriot Indonesia pendukung dan pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tak mengenal lelah.

Karena itu, Agum yakin tidak mungkin TNI disusupi oleh kekuatan apapun yang hendak mengganti ideologi negara.

“Jadi kalau ada kekuatan dari manapun datangnya itu, radikal yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila itu adalah musuh negara, tidak mungkin anggota TNI akan termakan susupan seperti ini,” paparnya.

Seperti diketahui Gatot beberapa waktu lalu menyebut TNI sudah disusupi paham komunis. Indikasinya ialah hilangnya diorama peristiwa G30S/PKI di Museum Darma Bhakti Kostrad.

Diantaranya adalah patung Pangkostrad ketika peristiwa G30S PKI Mayjen Soeharto, Komandan RPKAD Sarwo Edhie Wibowo dan Jenderal AH Nasution.

Namun tudingan ini dibantah Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman.

“Itu tuduhan yang keji,” tegas Dudung.