Tribun

Seleksi Kepegawaian di KPK

IPW Sebut 57 Pegawai yang Dipecat KPK Cocok Ditempatkan Sebagai ASN Polri Bidang Pencegahan Korupsi

Posisi bidang pencegahan korupsi dinilai paling tepat lantaran 57 pegawai yang dipecat KPK tersebut tidak bisa lagi bertugas sebagai penyidik.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Dewi Agustina
IPW Sebut 57 Pegawai yang Dipecat KPK Cocok Ditempatkan Sebagai ASN Polri Bidang Pencegahan Korupsi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sejumlah pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) disambut pegiat anti korupsi saat meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/9/2021). Mulai Kamis (30/9/2021) sebanyak 57 pegawai KPK resmi berhenti usai dinyatakan gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan mereka dinyatakan tak memenuhi syarat menjadi ASN bersama sekitar 1.200 pegawai KPK lainnya. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) menilai 57 pegawai yang dipecat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa ditempatkan sebagai ASN Polri bidang pencegahan korupsi. Mereka terlibat dalam bidang kampanye dan sosialisasi.

"Kalau ditempatkan sebagai ASN bidang pencegahan korupsi yang melakukan sosialisasi, kampanye dan terlibat dalam resntra Polri dalam bidang anti korupsi mungkin bisa," kata Plt Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso saat dikonfirmasi, Jumat (1/10/2021).

Menurut Sugeng, posisi tersebut paling tepat lantaran 57 pegawai yang dipecat KPK tersebut tidak bisa lagi bertugas sebagai penyidik jika hanya berstatus ASN Polri.

"Posisi penempatan tugas adalah wewenang Kapolri. Dalam posisi Novel dan Harun Al Rasyid yang memiliki keahlian penyidikan korupsi bila menerima sebagai ASN Polri maka posisinya tidak dapat sebagai penyidik karena berdasarkan KUHAP penyelidik dan penyidik adalah anggota Polri," jelasnya.

Lebih lanjut, Sugeng mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penyelamatan 57 pegawai yang dipecat KPK.

Hal ini sebagai respons eks Kabareskrim Polri tersebut menjawab arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Perekrutan Eks KPK ke dalam ASN Polri tergantung juga kesediaan Eks KPK tersebut. Mereka bisa menolak atau menerima. Pada saat mereka menerima maka posisi mereka adalah pegawai yang harus taat dan tunduk pada Kapolri sebagai pimpinan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo, meminta izin menarik 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Bareskrim Polri.

Baca juga: Istri Novel Baswedan: Ada Kesengajaan KPK untuk Menyingkirkan Suami Saya

"Kami sudah berkirim surat kepada bapak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus di tes dan tidak dilantik sebagai ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian kita rekrut untuk menjadi ASN Polri," kata Sigit dalam konferensi pers daring di Papua, Selasa (29/9/2021).

Halaman
12
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas