TRIBUNNEWS.COM - Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan menjalani hidup yang layak.

Ketika seseorang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan, tak menutup adanya polemik.

Entah itu merugikan bagi karyawan maupun perusahaan tempat ia bekerja.

Untuk menjembatani kepentingan karyawan dengan perusahaan, biasanya terbentuk serikat pekerja.

Baca juga: DPR: Kebijakan Cukai Rokok Jangan Bebani Petani dan Buruh Pabrik

Lantas, apakah setiap perusahaan wajib ada serikat pekerja di dalamnya?

Advokat asal Surakarta, Wahono, mengatakan, serikat pekerja memilik UU sendiri, yakni UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Wahono mengatakan, pembentukan serikat pekerja dalam setiap perusahaan tidak bersifat wajib.

Sehingga, setiap karyawan bisa memilih antara bergabung atau tidak dengan serikat pekerja yang ada.

"Hukumnya tidak wajib, jadi karyawan itu bisa tergabung maupun tidak bergabung."

"Bisa mendirikan atau tidak mendirikan, kemudian bisa menjadi pengurus maupun tidak," kata Wahono dalam tayangan acara Kacamata Hukum Tribunnews.com, Senin (4/10/2021).

Baca juga: Bagaimana Cara Ubah HGB Jadi Sertifikat Hak Milik? Ini Penjelasan Praktisi Hukum

Meskipun tidak wajib, Wahono tetap menganjurkan dibentuknya serikat pekerja.

Dikatakannya, serikat pekerja berperan penting mewadahi keluhan atau laporan berkaitan pekerjaan yang dialami karyawan.

"Harusnya ketika ada persoalan yang dihadapi karyawan, mungkin sulit mendapat keadilan sebaiknya bergabung dalam serikat pekerja."

"Memang harusnya ada karyawan membentuk serikat pekerja di eprusahaan tersebut," tutur dia.

Baca juga: Apa Saja Syarat untuk Mengadopsi Seorang Anak? Begini Penjelasan Ahli Hukum