TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, mengaku tidak ingin memperpanjang permasalahan mengenai Menteri Sosial, Tri Rismaharini yang memarahi pendamping PKH, bernama Fajar Sidik Napu.

Rusli Habibie meminta semua orang untuk menyikapinya secara bijak dan berharap permasalahan ini berakhir.

Gubernur Gorontalo hanya tidak ingin sikap sering marah-marah Risma terus berlanjut di daerah lain.

Ia menegaskan, hal ini tidak ada kaitannya dengan politik dan partai politik manapun.

“Jadi sudah clean and clear, ini semata mata miskomunikasi. Jadi jangan digiring jadi opini politik. Tidak ada hubungan sama sekali."

"Saya bicara sebagai gubernur, Pak Fajar sebagai koordinator, Ibu Risma datang bukan sebagai kader partai tapi sebagai Mensos RI,” kata Rusli Habibie, dikutip Tribunnews.com dari situs resmi Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (4/10/2021).

Baca juga: POPULER Nasional: Bocoran Kriteria Calon Panglima TNI | Fadli Zon Sarankan Risma Terapi

Lebih lanjut, Rusli mengaku telah menerima  WhatsApp pribadi dari Mensos Risma.

Pesan dikirim ke istrinya Idah Syahidah yang juga sebagai anggota Komisi VIII DPR RI.

“Sebagai gubernur juga saya meminta maaf kepada Ibu Menteri jika ada kalimat, sikap saya yang menyinggung ibu menteri untuk mohon dimaafkan,” ucapnya.

Berkaitan hal tersebut, Gubernur Rusli juga sudah mengundang Fajar di kediaman pribadinya di Kelurahan Moodu Kota Gorontalo, Minggu (3/10/2021).

Pada kesempatan tersebut, Rusli mendengarkan klarifikasi dari pihak Fajar yang menjadi korban aksi marah marah Risma.

Rusli juga menyemangatinya dan para pendamping PKH agar tetap tulus dan ikhlas bekerja mendampingi warga.

“Jadi pak Fajar, mungkin ibu menteri saat itu lagi capek jadi bisa kesal. Saya minta maafkan ibu menteri dan memaafkan saya juga, Ini hanya miskomunikasi antara kita,” kata Gubernur Rusli.

Baca juga: Risma Marah-marah, HNW: Pendataan Warga Itu Tanggung Jawab Bersama Kemensos dan Pemda

Diketahui, Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, sempat merasa tersinggung setelah Menteri Sosial Tri Rismaharini memarahi salah satu Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan pada Kamis (30/9/2021).

Rusli merasa tersinggung karena Risma memarahi warganya hingga menunjuk nunjuk.

Bahkan meminta petugas pkh tersebut keluar ruangan.

Menurut Rusli sikap Menteri Sosial yang memarahi warganya dinilai perbuatan yang tidak patut untuk ditiru sebagai pejabat negara.

"Terus terang saya sebagai gubernur sangat menyayangkan, sikap seorang menteri yang kurang patut." kata Rusli, dikutip Tribunnews.com dari kanal Youtube Kompas TV.

"Saya saat melihat video itu saya tersinggung. Saya tidak bisa memprediksi seorang Ibu Menteri, sosial lagi, memperlakukan seperti itu. Contoh yang tidak baik," lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini memarahi seorang koordinator kabupaten program keluarga harapan saat menggelar rapat tentangan pemadanan data bansos di Gorontalo.

Risma marah karena petugas PKH tersebut melaporkan salah satu penerima bansos telah di hapus oleh Kemensos.

Namun, ketika dilihat di data bansos nama salah satu warga yang dilaporkan itu masih tercatat di data Kemensos.

Klarifikasi Fajar Napu, Pendamping PKH

Pendamping PKH, Fajar Sidik Napu yang dimarahi Mensos Risma mengaku sudah memaafkan Mensos Risma.

Ia menilai sikap Mensos sebagai bentuk perhatian seorang ibu kepada anak-anaknya.

“Beberapa media juga bertanya kepada saya, apakah saya keberatan dengan tindakan kemarin? Saya membalas tidak mungkin saya memarahi orang tua yang memarahi saya, karena bagi saya itu bagian dari pendidikan ke kami,” katanya.

Fajar menjelaskan persoalan yang terjadi saat itu.

Pada waktu, ada 26 nama penerima PKH yang dipertanyakan oleh kepala desa kenapa uangnya belum masuk.

Kata Fajar, karena nama-nama tersebut belum masuk di daftar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang menjadi domain Kementrian Sosial.

“Berikutnya saya jelaskan karena saat ini sedang terjadi proses pemadanan data sehingga terindikasi KPM ini dinonaktifkan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” jelasnya

Menerima penjelasan itu, Risma bertanya kepada staf kementerian yang menjawab datanya ada.

Baca juga: Pemerintah Dorong Produktivitas dari Komoditas Unggulan Provinsi Gorontalo

Begitu pula jawaban pihak bank yang bertugas mencairkan dana.

“Pihak bank menyampaikan sudah dalam proses transaksi. Mendengar hal itu ibu menteri langsung berdiri ke arah saya."

"Padahal maksud pihak bank itu yang sudah transaksi untuk program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) bukan penerima PKH yang ibu menteri maksudkan,” lanjut Fajar.

Setelah kejadian, Fajar sudah mengklarifikasi kepada Mensos.

Ia menjelaskan, daftar 26 nama-nama tersebut masih ada di aplikasi e-pkh.

Sebagian besar di antaranya merupakan penerima perluasan (PKH baru penambahan) tahun 2021.

“Nama nama yang belum masuk uangnya itu, PKH perluasan yang pendataannya dilakukan bulan Januari dan pengaktifannya antara bulan Juni dan Juli 2021,” tuturnya.

Sebagai koordinator PKH, pihaknya berkomitmen untuk bekerja sesuai prinsip SIP yakni santun, integritas dan profesional.

Pihak yang bertugas tidak pernah menghapus dan menambah data sembarangan karena sudah tersimpan di Kementerian Sosial.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS)

Simak berita lain terkait Mensos Risma dan Gubernur Gorontalo