Hal itu guna menenangkan kekecewaan atau keresahan yang muncul di masyarakat, dan agar kejadian serupa tak berulang pada kemudian hari.

"Mensos sudah pernah marah-marah di depan publik, setidaknya kepada pejabat Pemerintah di Jember, Bandung, Riau, dan kini di Gorontalo."

"Memang data bansos bermasalah di daerah perlu diperbaiki, tapi tentunya tidak dengan marah-marah yang tidak menyelesaikan masalah, bisa dengan cara yang lebih elegan."

"Apalagi yang harus bertanggung jawab bukan hanya Pemda, melainkan juga Kemensos," kata HNW dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Minggu (3/10/2021).

Hidayat juga menilai, permasalahan data bantuan sosial memang harus segera diselesaikan.

Hal itu diperlukan kerja sama yang kondusif, karena tanggung jawabnya tidak hanya ada pada pemerintah daerah, melainkan juga Kemensos.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mendesak Menteri Sosial untuk memperbaiki cara berkomunikasi sebagai pejabat pemerintahan dengan tidak mengumbar marah besar di depan khalayak.

Pengamat Politik Nilai Risma Perlu di-reshuffle

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, juga menilai Mensos Risma yang kerap melampiaskan kemarahannya di depan publik merupakan kebiasaan yang tidak baik.

"Apalagi kalau ia sambil marah-marah mengambil keputusan, tentu akan berbahaya bagi lembaganya," kata Jamiluddin dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Minggu (3/10/2021).

Menurut Jamiluddin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya mengevaluasi Risma pada posisinya sebagai Menteri Sosial.

Ia menambahkan,saat ada reshuffle kabinet, Risma dapat termasuk ke dalam daftar menteri yang ter-reshuffle.

"Harapannya, saat ada reshuffle kabinet, selayaknya Risma termasuk di dalamnya. Hal itu semata agar perilaku Risma tidak terus menerus menjadi beban presiden," kata Jamiluddin.

Jamiluddin menganggap, masih banyak calon lain yang memiliki kemampuan jauh lebih baik dari Risma untuk mengurus masalah sosial.