Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah mereka mempermasalahkan besaran harga Rp100 miliar yang dipatok advokat Yusril Ihza Mahendra ketika mereka berniat menggandeng yang bersangkutan sebagai kuasa hukum.

Setelah tak ada kata sepakat dengan kubu AHY, kini Yusril diketahui merapat ke kubu Moeldoko. Yusril merupakan kuasa hukum dari empat orang eks kader Demokrat untuk mengajukan judicial review tentang AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai wajar namanya kontrak profesional tentu memiliki besaran rupiah.

Hanya saja pihaknya mempermasalahkan Yusril menyatakan melakukan judicial review atas nama demokrasi dan bukannya atas rupiah. 

"Yang kami minta agar Yusril mengakui saja bahwa ini demi rupiah, jangan berkoar-koar ini demi demokrasi. Itu yang kami permasalahkan, wajar kalau kader Demokrat kemudian marah ketika Yusril mengatakan upaya judicial reviewnya itu berjuang demi demokrasi," ujar Herzaky, saat wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribunnetwork Febby Mahendra Putra dan News Manager Tribunnetwork Rachmat Hidayat, Selasa (5/10/2021).

Jika benar demi demokrasi, Herzaky meminta Yusril untuk membenahi dahulu AD/ART partai tempatnya bernaung. Diketahui, Yusril merupakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). Menurutnya AD/ART PBB tak lebih baik dari Partai Demokrat.

Baca juga: Kubu AHY Ragukan Kemampuan Intelijen Moeldoko, Begini Alasannya

Herzaky mengaku Demokrat enggan mempermasalahkan dan turut campur dalam AD/ART parpol lain. Terutama jika menjunjung tinggi etika, kepantasan, dan norma. Dia pun berharap Yusril juga berlaku demikian. 

"Kami tidak pernah mengutak atik rumah tangga orang lain. Ya kami tahu disana ada yang lebih nggak benar dari punya kami, tapi itu kan rumah tangga orang lain dan ada kesepakatan di dalamnya. Sama seperti cara mengasuh anak, ada cara umum yang diterima tapi kan tidak mungkin kita mengkritisi si A karena mengasuhnya begini begitu," kata dia. 

Herzaky lantas kembali mempermasalahkan Yusril yang tak mau mengakui bahwa berjuang demi rupiah.

Padahal di sisi lain, Yusril mengaku adalah advokat profesional dan tak memiliki hubungan dengan Moeldoko.

Baca juga: Gugat AD/ART Bukan Terobosan Hukum, Herzaky Pertanyakan Intelektualitas Yusril Ihza Mahendra

Menurutnya hal itu bukti bahwa Yusril memang berjuang bukan demi demokrasi. 

"Kalau dari awal beliau sampaikan ini demi uang ya nggak apa-apa kami memahami namanya orang cari duit. Mau caranya benar tidak benar itu kan urusan masing-masing, biar publik yang menilai. Tapi jangan mengaku demi demokrasi," tegasnya. 

"Itu mengapa kader kami, bang Arief dan bang Rachland sampai tampil di permukaan, protes itu. Nggak pantas, demi uang kok ngaku demi demokrasi," kata Herzaky.