Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kata Jubir soal Nama Luhut Binsar Pandjaitan di Pandora Papers, Pimpin Perusahaan Gas di Panama?

Nama Luhut Binsar Pandajitan disebut-disebut masuk dalam Pandora Papers, begini penjelasan juru bicaranya.

Penulis: Shella Latifa A
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
zoom-in Kata Jubir soal Nama Luhut Binsar Pandjaitan di Pandora Papers, Pimpin Perusahaan Gas di Panama?
dok. DPD RI
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Panjaitan dan Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin. 

- Donatur terkemuka Tory terlibat dalam salah satu skandal korupsi terbesar di Eropa

- Raja Yordania menghabiskan 70 juta poundsterling untuk properti di Inggris dan AS melalui perusahaan yang dimiliki secara rahasia

- Keterlibatan tersembunyi keluarga terkemuka Azerbaijan dalam kesepakatan properti di Inggris senilai lebih dari £400m

- Perdana menteri Ceko tidak mempublikasikan perusahaan investasi "offshore"-nya digunakan untuk membeli dua vila Prancis seharga £ 12m

- Keluarga presiden Kenya, Uhuru Kenyatta diam-diam memiliki jaringan perusahaan "offshore" selama beberapa dekade

Secara umum, file-file tersebut mengungkap bagaimana beberapa orang paling berkuasa di dunia - termasuk lebih dari 330 politisi dari 90 negara - menggunakan perusahaan offshore rahasia untuk menyembunyikan kekayaan mereka.

Lakshmi Kumar dari lembaga Global Financial Integrity AS menjelaskan bahwa orang-orang ini "mampu menyalurkan dan menyedot uang dan menyembunyikannya," yang seringkali melalui penggunaan perusahaan anonim.

BERITA REKOMENDASI

Apa yang dimaksude dengan offshore?

The Pandora Papers mengungkapkan jaringan kompleks perusahaan yang didirikan lintas batas, yang seringkali mengakibatkan kepemilikan uang dan aset yang tersembunyi.

Misalnya, seseorang mungkin memiliki properti di Inggris Raya, tetapi ia memilikinya melalui rantai perusahaan yang berbasis di negara lain, atau "offshore".

Negara atau wilayah offshore ini adalah:

- tempat mudah untuk mendirikan perusahaan

- terdapat undang-undang yang mempersulit identifikasi pemilik perusahaan

- pajak perusahaan yang rendah atau bahkan tidak ada

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas