5 Kabupaten di Jateng Dapat Tambahan Bansos Tunai untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem
Pemerintah menargetkan penanggulangan kemiskinan di lima kabupaten di tujuh provinsi prioritas pada 2021.
Penulis: Nuryanti
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah menargetkan penanggulangan kemiskinan di lima kabupaten di tujuh provinsi prioritas pada 2021.
Hal ini sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem pada akhir 2024 mendatang.
Tersisa tiga bulan hingga akhir 2021, maka diperlukan upaya percepatan untuk menanganinya.
Sehingga, pemerintah akan memberikan tambahan bantuan sosial (Bansos) tunai untuk rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di masing-masing provinsi.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, bansos disalurkan dengan menggunakan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersedia.
“Untuk program khusus di sisa tahun tahun 2021 ini, kita akan menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan BLT Desa untuk memberikan tambahan bantuan bagi kelompok miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas ini,” ujarnya di Semarang, Kamis (7/10/2021), seperti dikutip dalam keterangan di laman setkab.go.id.
Baca juga: Bertolak ke Jateng, Wapres Tinjau Vaksinasi dan Pimpin Rakor Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
Baca juga: Percepat Vaksinasi, Wapres Maruf Amin Minta TNI-Polri Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Daerah
Daerah yang Dapat Tambahan Bansos Tunai
Adapun kabupaten di Jawa Tengah yang mendapatkan tambahan bansos tunai yakni Banyumas, Pemalang, Banjarnegara, Brebes, dan Kebumen.
Pada 2021, total jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah mencapai 581.968 jiwa, yang tersebar di lima kabupaten seperti berikut:
1. Brebes dengan tingkat kemiskinan ekstrem 10,34 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 197.520 jiwa.
2. Pemalang dengan tingkat kemiskinan ekstrem 9,52 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 124.270 jiwa.
3. Banyumas dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,83 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 116.330 jiwa.
4. Kebumen dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,68 persen jumlah penduduk miskin ekstrem 92.190 jiwa.
5. Kabupaten Banjarnegara dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,23 persen jumlah penduduk miskin ekstrem 67.010 jiwa.
Baca juga: Kemenag Beri Bantuan 3,6 Juta Paket Data Internet untuk Madrasah hingga Mahasiwa PTKI
Baca juga: Jamkrindo Serahkan Bantuan Tiga Ambulans untuk Masyarakat Surakarta
Wapres menyampaikan, data KPM yang digunakan saat ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Selain itu, daftar nama yang digunakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Desa.
Ia lalu menekankan agar data tersebut terus diperbaiki menjadi lebih mutakhir dan akurat.
“Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024 kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” tegas dia.
Baca juga: Wapres: Perlu Penajaman Program dan Lokus Prioritas untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem di Jatim
Baca juga: Pesan Wapres untuk Dorong Pengembangan UMKM Berorientasi Ekspor
Ma'ruf Amin menjelaskan, skema pemberian bantuan tunai tambahan ini akan dilakukan untuk tiga bulan terakhir di 2021.
Mulai tahun depan, pemerintah akan memprioritaskan kembali pada pelaksanaan program-program yang bersifat pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kapasitas rumah tangga miskin ekstrem.
Wapres Ma’ruf Amin meminta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah di Jateng untuk melakukan analisis kebutuhan program percepatan penanggulangan ekstrem yang diperlukan.
Baca juga: 1.000 Bantuan Paket Pangan Disalurkan untuk Warga Terdampak Covid-19 di Cileungsi
Baca juga: DAFTAR Bantuan Sosial yang Tetap Dilanjutkan Tahun 2022, Bansos PKH, BPNT, hingga Kartu Prakerja
Ia juga berpesan agar analisis tersebut dapat diselaraskan dengan program dari pemerintah pusat.
Sehingga, seluruhnya dapat terkonvergensi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat.
“Saya minta saudara-saudara sekalian mempelajari berbagai macam program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan kemudian mengupayakannya agar berbagai program tersebut dapat dipastikan diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas,” terangnya.
(Tribunnews.com/Nuryanti)
