Tribun

Ibu Kota Baru

Masih Pandemi, Fraksi PKS Minta Pemerintah Tak Paksakan Kehendak Bangun Ibu Kota Negara Baru 

Daripada membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru, lebih baik pemerintah fokus mengejar target vaksinasi  90 persen populasi. 

Penulis: chaerul umam
Editor: Theresia Felisiani
Masih Pandemi, Fraksi PKS Minta Pemerintah Tak Paksakan Kehendak Bangun Ibu Kota Negara Baru 
Dok/Man (dpr.go.id)
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Daripada membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru, lebih baik pemerintah fokus mengejar target vaksinasi  90 persen populasi. 

Pemerintah harus memprioritaskan program penanggulangan Covid-19 lebih dulu sebelum mengerjakan program lain yang tidak terlalu penting. 

Demikian dikatakan Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menanggapi Surat Presiden kepada DPR terkait RUU Ibu Kota Negara. 

Baca juga: Menteri Basuki Sebut Pembangunan Kawasan Inti Pusat Ibu Kota Negara di Kaltim Dimulai 2022

Mulyanto berpendapat di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai benar sebaiknya pemerintah tidak memaksakan kehendak membangun proyek IKN di Kalimantan Timur, apalagi dari sumber utang. 

Menurutnya Ibu Kota Negara saat ini masih layak dan tidak mendesak untuk dipindahkan. 

Sehingga, kata Mulyanto, tidak tepat program pemindahan Ibu Kota Negara ini dimasukkan sebagai prioritas pembangunan. 

"Sekarang ini kita harus fokus untuk mengejar target vaksinasi 90 persen populasi serta mulai menata kembali pergerakan ekonomi di sektor-sektor prioritas. Serta mencegah kemungkinan gelombang ketiga pandemi Covid-19. Pembiayaan fiskal pemerintah semestinya diarahkan pada sektor ini," kata Mulyanto, kepada wartawan, Kamis (7/10/2021). 

Baca juga: Politisi PKS Sebut RUU IKN Bukan Suatu Hal yang Mendesak untuk Dibahas

Secara bertahap, lanjut Mulyanto, pemerintah sebaiknya memulihkan industri pariwisata dengan tetap menerapkan prokes. 

Membangun kembali industri pengolahan yang berorientasi ekspor maupun pasar domestik, industri yang menyerap tenaga kerja tinggi. Termasuk industri kecil dan menengah. 

Seharusnya, lanjut Mulyanto, pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan seperti itu yang diprioritaskan untuk digerakkan seiring dengan mulai bergeliatnya permintaan pasar (demand). 

"Utang yang semakin menumpuk, yang pembayarannya diambil dari pajak rakyat, harusnya diarahkan pada sektor yang mempercepat recovery terkait kesehatan dan ekonomi rakyat.  Bukan untuk proyek mercusuar atau sekedar legacy pemerintah," ucapnya. 

"Karenanya, tidak usah mikir proyek yang seperti ini. Agar kita tidak salah fokus," imbuhnya. 

Baca juga: Hasil Skrining PeduliLindungi: 9.855 Orang Positif Covid Masih Keluyuran ke Mal dan Masuk Kerja

Mulyanto menambahkan, dalam konteks hari ini tidak ada urgensi dan argumen yang kuat untuk menyegerakan pindah ibu kota ini. 

"Lagipula umur pemerintahan rezim sekarang tinggal beberapa tahun lagi. Tidak tepat juga untuk mengambil keputusan yang strategis seperti pemindahan ibu kota negara ini," katanya. 

"Kita serahkan saja pada Pemerintahan yang akan datang agar dapat dilakukan pengkajian yang matang dan komprehensif, tidak grasa-grusu," pungkas Mulyanto.

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas