Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Akui Ada Oknum Pegawai BPN Jadi Bagian Dari Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Kita Perangi!

Mirip gunung es, Ketika mafia tanah diperangi, kata dia, maka yang muncul ke permukaan semakin sedikit

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Gita Irawan
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Akui Ada Oknum Pegawai BPN Jadi Bagian Dari Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Kita Perangi!
ist
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A Djalil pada Seminar Nasional bertajuk Peran Komisi Yudisial dalam Silang Sengkarut Kasus Pertanahan di Pengadilan di kanal Youtube Komisi Yudisial, Kamis (7/10/2021). 

"Kemudian aparat kelurahan misalnya yang mengeluarkan SKT. Oknum juga. SKT itu siapa yang datang dikeluarkan SKT, Surat Keterangan Tanah, terutama di luar Jawa misalnya. Dan itu juga sumber sengketa nanti," kata dia.

Selain itu, kata Sofyan, ada juga oknum hakim yang menjadi bagian dari mafia tanah.

Ia mencontohkan kasus di Medan.

Sekira dua tahun lalu, seorang mafia tanah di Medan yang meruoakan sosok untouchable (tidak tersentuh) telah ditangkap.

Namun demikian, sosok tersebut kemudian menyuap hakim di pengadilan.

Baca juga: Mahfud MD Sarankan KY Kerja Sama dengan MA dan Pemerintah Berantas Mafia Tanah

"Di pengadilan dia menyuap hakim. Ditangkap oleh KPK. Hakimnya orangnya semua. Akhirnya tokoh ini sudah meninggal dunia sekarang. Dan tokoh ini untouchable sejak lama. Itu contoh di Medan," kata dia.

Sofyan mengungkapkan sejumlah upaya yang dilakukannya dalam memerangi mafia tanah selain memecat oknum pegawai BPN yang terbukti menjadi bagian dari mafia tanah.

Rekomendasi Untuk Anda

Upaya tersebut, kata dia, di antaranya adalah memperbaiki sistem.

Saat ini, kata dia, pemerintah telah membuat aplikasi Sentuh Tanahku di mana masyarakst bisa memantau kondisi tanahnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah yang menyatakan girik adalah indikasi kepemilikan tanah, dan bukan bukti kepemilikan tanah.

Hal itu, kata dia, karena girik banyak dipalsukan dan menjadi bola liar senhketa pertanahan.

Oknum tidak bertanggung jawab, kata dia, bisa saja memanfaatkan girik palsu untuk merampas tanah masyarakat melalui gugatan ke pengadilan.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga berupaya bekerja sama dengan aparat penegak hukum di antaranya melalui tim anti mafia tanah di Kementerian ATR/BPN.

Sofyan mengatakan pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk bisa mencegah dan memberantas praktik mafia tanah.

"Pemerintah sangat serius, Pak Presiden tidak ada kompromi sama sekali terhadap ini dan mungkin selama ini kita terlalu membiarkan. Tidak ada upaya serius untuk memerangi itu," kata dia.

Halaman 2/3
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas