Ia menjabat Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dikritik PKS

Sementara itu,  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik dipilihnya Juri Ardiantoro sebagai ketua panitia seleksi calon (pansel) anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pansel seharusnya diisi figur yang netral dan tidak berafiliasi dengan kekuasaan.

Diketahui, Juri Ardiantoro saat ini menjabat Deputi IV Kantor Staf Presiden yang membidangi informasi dan komunikasi.

"Tanpa prejudice, jauh lebih baik dipilih figur yang netral dan punya background tidak terkait dengan pertarungan politik di masa yang dekat," kata Mardani kepada wartawan, Senin (11/10/2021).

Baca juga: Ini Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu RI

Diketahui sebelumnya, Juri Ardiantoro juga merupakan Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 lalu.

Mardani mengingatkan bahwa proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu harus dimulai dengan baik, termasuk background para anggota pansel.

"Semua mesti menjadi marwah KPU dengan memulai proses seleksi yang baik. Dan itu dimulai dengan figur tim seleksi calon komisioner KPU yang bersih dari afiliasi politik," ujar Mardani.

Nama-nama Pansel

Selain menunjuk Juri Ardiantoro sebagai ketua panitia seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu, pemerintah juga mentapkan 10 nama anggota Pansel  lainnya.

Yakni wakil ketua pansel sekaligus anggota adalah mantan Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah.

Sekretaris pansel yakni Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Bahtiar.

Kemudian delapan anggota lainnya yakni Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, akademisi Unair Airlangga Pribadi Kusman, akademisi UI Hamdi Muluk, Endang Sulastri, mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Abdul Ghaffar Rozin, aktivis anti korupsi Betti Alisjahbana, dan anggota Kompolnas Poengky Indarty.