TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Impor garam memang masih menjadi persoalan di Tanah Air.

Hal itu membuat sebagian orang berpikir dan bertanya-tanya, kenapa Indonesia sebagai negara kepulauan tidak bisa menghasilkan garam.

Lalu bagaimana nasib para petani garam jika pemerintah kerap mengimpor garam.

Karena itu kepedulian Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kepada petani garam di Cirebon, Jawa Barat dipuji Pengamat Birokrasi Varhan Abdul Aziz.

Varhan menegaskan bahwa apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sejatinya memang ‘wajib’ dilakukan para pejabat publik.

Menjadi seorang pejabat publik, menurut Varhan meniscayakan sikap altruisme atau kesediaan untuk menjadikan kepentingan rakyat banyak sebagai prioritas, dibanding keperluan pribadi.

Baca juga: Menperin: Pertumbuhan Konsumsi Garam Naik 7 Persen Per Tahun, Impor Masih Tinggi

Suksesnya karir pejabat publik, menurut Varhan, seringkali berkaitan erat dengan pandangan dunia atau world view-nya dalam melihat dan memperlakukan rakyat banyak.

Manakala seorang pejabat publik melihat rakyat hanya sebagai objek kebijakan yang harus mematuhi aturan yang lazimnya datang dari atas (top-down), bisa dipastikan dirinya tidak akan bisa mencapai kesuksesan hakiki.

“Mungkin target programnya tercapai, tetapi urusan dengan rakyat tidak bisa terlampau disederhanakan dengan pencapaian angka-angka target, melainkan harus bisa mengambil hati rakyat agar mereka juga merasa diperlakukan sebagai manusia, bukan semata mesin peraih target program,” kata Varhan, yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) itu, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Moeldoko yang dalam banyak kesempatan menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan segala curhat dan keluhan rakyat kecil, menurutnya, patut mendapat apresiasi.

“Pak Moeldoko tampak sangat mengerti dan arif akan hal tersebut. Sebagaimana keberadaan manusa dengan dua telinga dan satu mulut, yang bagi pejabat publik bisa diinterpretasikan sebagai keharusan untuk lebih banyak mendengar sebelum memberikan arah dan perintah melalui mulut,” kata Varhan.

Sebelumnya, Kepala KSP Moeldoko pada Jumat (8/10/2021) lalu langsung turun ke bawah, menemui dan mendengarkan keluhan para petani garam di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Hal itu membuat keluhan para petani garam mengalir deras.

Mereka mengeluhkan banyak hal, terutama berkaitan dengan harga garam yang anjlok serta rawannya kemungkinan terjadi abrasi di tepi pantai Cirebon.

"Harga garam anjlok sekali hanya Rp 500 per kilogram. Kami mohon pemerintah bisa segera menetapkan HET (harga eceran terendah)," ujar salah satu petani garam bernama Ismail Marzuki.

Setelah mendengar keluh-kesah petani garam, Moeldoko merespons dan menyatakan pemerintah sedang menyiapkan alternatif solusi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani garam di lapangan.

Hal itu meliputi, antara lain, kebijakan impor garam industry, serta akan adanya program revitalisasi bibir pantai utara Jawa.

Sehubungan dengan tingkat harga, Moeldoko juga berjanji untuk menyampaikan aspirasi petani garam kepada kementerian/lembaga terkait.

Dia juga tak lupa mengajak para petani garam untuk tetap optimistis, meski masih ada beragam persoalan yang harus dihadapi.