Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Syariah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Webinar Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Pra Munas Alim Ulama' yang akan dilaksanakan pada 17 Oktober 2021 di Semarang Jawa Tengah.

Kegiatan Webinar tersebut digelar secara virtual dengan menghadirkan Wakil Ketua Majelis Syariah KH Mahin Toha sebagai Keynote Speaker, Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU KH. Sarmidi Husna dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi sebagai narasumber, dimana kegiatan dipandu oleh Ainul Yaqin.

Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU KH. Sarmidi Husna mengatakan Nahdlatul Ulama memandang perlu pengaturan minuman beralkohol yang meliputi pelarangan, pengendalian, dan pengawasan terhadap produksi, peredaran, dan konsumsi.

"Islam mengajarkan untuk memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan. Sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dijauhi. Minuman Beralkohol, merupakan salah satu yang merusak jiwa. akal, keturunan, sehingga Islam secara tegas melarangnya," ujar Sarmidi, dalam keterangannya, Rabu (13/10/2021). 

Sarmidi melanjutkan bahwa ajaran Islam itu berfungsi mengatur kehidupan manusia, mewujudkan kemaslahatan hakiki, dan menolak segala bentuk mafsadah (kerusakan) dan kejahatan.

Baca juga: Jambret di Matraman Beraksi Sambil Meledek Korbannya, Kriminolog: Show Off untuk Pamer Keahlian

"Khamr itu biang kejahatan. Siapa yang meminumnya maka tidak diterima shalatnya 40 hari. Apabila mati sedang khamr masih ada di perutnya, maka ia mati jahiliyah," jelas Sarmidi mengutip hadist riwayat Daruqutni dari Abdullah bin Amr.

Meskipun demikian, kata dia, pengaturan RUU Larangan Mianuman Beralkohol tidak perlu menggunakan istilah-istilah agama tertentu.

Melainkan pengaturan berbasis kesehatan dan meresahkan masyarakat.

"Karena menjaga akal itu bukan hanya ajaran agama Islam, tapi agama-agama lain juga mengajarkannya," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan RUU ini murni usulan dari Fraksi PPP di DPR RI. Namun dalam perjalanannya kemudian berkembang menjadi usulan dari Baleg DPR RI.

"Periode 2009-2014, Anggota Fraksi PPP DPR RI menginisiasi lahirnya RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dan berhasil masuk dalam Prolegnas jangka menengah," jelas Awiek sapaan akrabnya.

Baca juga: Korban Keracunan Alkohol di Rusia Naik Jadi 34 Orang

Dikatakannya waktu itu, Tahun 20014-2015 RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol disepakati menjadi RUU inisiatif DPR RI dan pembahasan Tingkat 1-nya dibahas dalam sebuah Pansus RUU tentang Larangan Minol.

Namun karena tidak ditemukan kata sepakat antara DPR RI dan pemerintah, maka sampai berakhirnya DPR RI periode 2014-2019, pembahasan RUU tentang Larangan Minol tidak berhasil disahkan menjadi UU.

"DPR RI periode 2019-2024, Fraksi PPP dan beberapa fraksi lainnya mengajukan kembali RUU minuman berlakohol masuk dalam Prolegnas Prioritas  tahun 2020 dan 2021. Pada tahap pembahasan harmonisasi di Baleg, status RUU Larangan Minuman Beralkohol yang semula inisiatif anggota Fraksi PPP dan beberapa fraksi lain disepakati dalam rapat Pleno Baleg menjadi RUU inisiatif Baleg DPR RI," kata Awiek.

Menurutnya, proses pembahasan RUU Minol di Baleg sampai saat ini sedang berlangsung dan sudah dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar, LSM pegiat anti Minol dan lembaga keagamaan seperti MUI, PBNU, PP MUHAMMADIYAH, PGI, MATAKAIN, PERMABUDHI, dan PHDI.

"RUU Minol sebagai inisiatif DPR ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021,dan semoga bisa tercapai," tukas Awiek.