TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai penyertaan modal negara menjadi solusi untuk penyelesaian pengerjaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akibat eskalasi biaya atau cost overrun.

"Penyertaan modal negara (PMN) satu-satunya solusi mengatasi persoalan dana yang membengkak.

Problem utama pengerjaan proyek kereta cepat tentu pertama karena pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir," ucap Toto, Selasa (12/10/2021).

Seperti diketahui proyek KCBJ memasuki babak baru setelah Presiden Joko Widodo meneken Perpres No.93 tahun 2021.

Pemerintah kini mengizinkan pembiayaan kereta cepat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pandemi juga membuat pergantian pimpinan konsorsium yang sebelumnya dipegang BUMN karya PT Wika (Persero) Tbk dan digantikan PT KAI (Persero).

Toto berujar pandemi memukul kinerja BUMN karya yang gencar melego aset mereka.

Baca juga: Fraksi PKS Kritik Pemerintah Gunakan APBN Bangun Proyek Kereta Cepat 

"Hal semacam ini menjadi proses pelaksanaan atau pengerjaan proyek kereta cepat menjadi agak terganggu.

Perlu ada tambahan injeksi baru meskipun awalnya Perpres 15 menyatakan proyek ini modelnya B to B (business to business)," tukas Toto.

Ia berpandangan proyek kereta cepat memberikan manfaat bagi negara karena sebagai pilot project persoalan solvabilitas hal yang wajar terlebih situasinya di level emergency.

"Kereta cepat memberikan makna bahwa kita dari sisi kemampuan teknologi bangas untuk bisa mengoperasikan," ucap Toto.

"Bangsa Indonesia kelak akan menjadi bangsa yang memiliki kemampuan cukup baik katakanlah dalam mengoperasikan teknologi tingkat tinggi," sambungnya.

Hal yang wajar pula apabila penyertaan modal negara dilakukan karena mengingat pengerjaannya sudah mencapai 70 persen.

"Saya kira negara pada akhirnya memutuskan untuk memberikan tambahan PMN supaya pengerjaan project tepat waktu di 2022," tuturnya.