Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

OTT KPK di Kalimantan Selatan

Kasus Suap di HSU Kalsel, KPK Periksa 13 Saksi di Markas Brimob Tabalong

Plt juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, 13 saksi akan diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka Marhaini (MRH) dari pihak swasta.

Kasus Suap di HSU Kalsel, KPK Periksa 13 Saksi di Markas Brimob Tabalong
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. KPK menunjukan barang bukti uang suap di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/9/2021) malam. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan 13 saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Tahun 2021-2022, Kamis (14/10/2021).

Adapun pemeriksaan dilakukan di Markas Brimob Tabalong, Kalimantan Selatan.

Baca juga: Kasus Suap di HSU Kalsel, KPK Periksa 8 Saksi di Markas Brimob Tabalong

Identitas 13 saksi yang akan diperiksa yakni:

1. Rakhmani Nor, Kabid Bina marga (PPK Bina Marga)
2. Abraham Radi, Kabid Cipta Karya
3. Lisa Arianti, Kasi Jalan Binamarga dinas PUPRP/istri kontraktor besar Muhammad Zakir
4. H. Taufikurahman alias H. Upik, PNS di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kab. Hulu Sungai Utara/Sekretaris Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kab. Hulu Sungai Utara
5. Erwan, CV Pancaran Anugrah Bunda & PT Bumi Alai Sentosa 
6. Rahmat Noor Erwan Rifani alias Iwan Japang, Direktur CV Doa Ibu
7. H. Fahmi Tanjung, PT Bangun Tata Banua & CV Saila Rizky & PT Jati Luhur Sejati 
8. Benhar, CV Sangga Banua/Cahaya Abadi
9. Ahmad Muthi, Swasta 
10. Hairiyah, PNS/Kasi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang Dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan
11. Syaifullah, PNS/Kasi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang Dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan
12. Maulida Agustina, Staf Pelayan Nasabah
13. Yovie Setia Antartika, Staf Pelayan Nasabah

Plt Kadis Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Maliki (kedua kiri) dan pihak swasta, Marhaini (kanan) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/9/2021). KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni Plt Kadis PU Pemkab Hulu Sungai Utara, Maliki dan dua orang pihak swasta yakni Marhaini dan Fachriadi terkait kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2021-2022 dengan barang bukti berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp 345 juta. Tribunnews/Irwan Rismawan
Plt Kadis Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Maliki (kedua kiri) dan pihak swasta, Marhaini (kanan) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/9/2021). KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni Plt Kadis PU Pemkab Hulu Sungai Utara, Maliki dan dua orang pihak swasta yakni Marhaini dan Fachriadi terkait kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2021-2022 dengan barang bukti berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp 345 juta. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Plt juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, 13 saksi akan diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka Marhaini (MRH) dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas.

"Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel tahun 2021-2022 untuk tersangka MRH dkk, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (14/10/2021).

Diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini pada Kamis (16/9/2021).

Sebagai penerima, yakni Maliki (MK) selaku Plt Kepala Dinas PU pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRT) Hulu Sungai Utara

Sedangkan sebagai pemberi, yaitu M​​​​arhaini (MRH) dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas dan Fachriadi (FH) dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara telah merencanakan untuk dilakukan lelang proyek irigasi, yaitu rehabilitasi jaringan irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kayakah, Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp1,9 miliar, dan rehabilitasi jaringan irigasi DIR Banjang, Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang dengan HPS Rp1,5 miliar.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas