Pengamat Sebut Jokowi Tak Ingin Kekuasaannya Digergaji Jika Jadwal Pemilu 2024 Ikut Usulan KPU
Menurut Pangi ada kepentingan antara kedua belah pihak yang menyebabkan hingga kini tanggal pencoblosan Pemilu 2024 belum diputuskan.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan belum ada kesepakatan penetapan jadwal pelaksanana Pemilu 2024 merupakan pertempuran antara PDI Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Menurut Pangi ada kepentingan antara kedua belah pihak yang menyebabkan hingga kini tanggal pencoblosan Pemilu 2024 belum diputuskan.
Pangi menyebut bahwa Jokowi tak ingin kekuasaannya 'digergaji' oleh presiden terpilih nanti jika mengikuti usulan KPU Pemilu digelar pada 21 Februari 2024.
Sementara pemerintah mengusulkan Pemilu terlaksana 15 Mei 2024.
Baca juga: KPU Berharap Segera Ada Titik Temu Soal Hari, Tanggal, dan Bulan Pemilu 2024 Saat Rapat dengan DPR
Hal itu disampaikannya dalam Dialektika Demokrasi bertajuk 'Membaca Peta Koalisi dan Potensi Kontestasi 2024', di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (14/10/2021).
"Coba lihat penyelenggara Pemilu berkelahi dengan pemerintah hari ini. Menetapkan otoritas tanggal Pemilu itu sebetulnya otoritas zonasi KPU tapi kenapa bertemur di situ? Saya tahu jawabannya karena kalau Pemilunya di Februari itu kekuasaan digergaji angin, habis,” kata Pangi.
Pangi menduga pemerintah dalam hal ini Jokowi sengaja mengusulkan tanggal pencoblosan pada Mei.
Hal itu dimaksudkan agar jeda waktu antara pemungutan suara hingga pada tanggal pelantikan pada Oktober 2024 tidak terlalu jauh.
Sementara itu, jika pencoblsan mengikuti jadwal KPU yakni dilaksanakan pada Februari 2024 maka akan memberikan rentang waktu yang lebih panjang.
Di sisi lain, dalam Pilpres nanti Jokowi berperan sebagai king maker yang bakal menentukan peta koalisi maupun pasangn capres-cawapres.
"Jadi Pak Jokowi sebagai king maker susah ke depan, karena enggak bisa ngatur lagi, papan catur ya udah kacau," ujarnya.
Sementara, kata Pangi, PDIP sebagai partai utama pengusung Presiden Jokowi memiliki sikap yang berbeda dengan pemerintah terkait jadwal pelaksanaan Pemilu 2024.
PDIP lebih memilih mengikuti usulan KPU pemili digelar 21 Februari 2024.
"Kenapa PDIP mintanya Februari? itu menarik karena king maker itu enggak bisa lagi. Jadi agak sulit Pak Jokowi ngatur permainan, sekarang seolah-olah pertempuran itu pertempuran antara PDIP dengan Pak Jokowi soal tanggal pemilu, karena kalau makin ke ujung, itu makin makin bagus, tapi kalau di awal Februari itu pemilu, itu rumit sekali," pungkasnya.