Tribun

Wapres Nilai Perlu Strategi Khusus Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem di Papua Barat

Wapres mengungkapkan bahwa hal ini juga menjadi tantangan karena data yang ada saat ini sebenarnya belum sempurna.

Penulis: Reza Deni
Editor: Hasanudin Aco
Wapres Nilai Perlu Strategi Khusus Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem di Papua Barat
BPMI Setwapres
Wapres Maruf Amin beserta istri Hj Wury Ma'ruf Amin dan rombongan terbatas lepas landas dari Bandar Udara Pattimura Ambon menuju Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/10/2021) sekitar pukul 09.45 WIT, menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737- 400 TNI AU. 

"Bagaimana mensinergikan seluruh program, baik program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pihak swasta melalui corporate social responsibility (CSR)-nya yang dapat digunakan untuk menangani kemiskinan dan stunting," tegasnya.

Adapun kunci untuk mengatasi tantangan ini, kata Wapres, adalah konvergensi program yaitu bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama.

"Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak," jelasnya.

Oleh karena itu, Wapres meminta gubernur dan seluruh bupati di wilayah prioritas Papua Barat bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah masing-masing mendapatkan seluruh program, baik program untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat.

Khusus terkait anggaran, Wapres menuturkan bahwa anggaran dari APBN TA 2021 melalui alokasi dana Kementerian/Lembaga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan baik anggaran untuk perlindungan sosial maupun anggaran untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrem jumlahnya cukup besar yaitu mencapai lebih dari 500 triliun Rupiah.

Belum lagi, anggaran program penanggulangan yang didanai oleh APBD Provinsi dan Kabupaten.

"Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, anggaran bukanlah isu utama," tegasnya lagi.

Terakhir, Wapres mengingatkan bahwa penyelesaian masalah kesejahteraan Papua Barat tidak dapat dilakukan dalam waktu sekejap.

Menurutnya, upaya perbaikan kesejahteraan harus dilakukan secara sistematis, bertahap, serta melihat akar permasalahan dari hulu ke hilir, sehingga membutuhkan sinergi lintas sektor.

"Selain sinergi antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, percepatan pembangunan di wilayah Papua tidak akan berhasil tanpa dukungan swasta, akademisi, tokoh adat dan tokoh agama, perwakilan pemuda, dan perwakilan perempuan serta dukungan unsur media melalui pola kemitraan pembangunan yang berbasis kolaborasi," pungkasnya.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas