TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP) akan menjatuhkan sanksi kepada pengurus maupun kader yang masih nekat mendeklarasikan capres atau cawapres sebelum ada keputusan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

DPP PDIP mengaku tidak akan pandang bulu. Baik pendukung Puan Maharani ataupun Ganjar Pranowo, semua akan mendapat sanksi jika tidak mengindahkan instruksi DPP.

"Kalau kita yang menyampaikan, ini (sanksi) berlaku untuk seluruh kader. Jadi kader-kader itu, karena mereka ini ditugaskan partai memimpin struktur, mereka harus mengerti aturan-aturan yang berlaku di partai. Ini bukan kecuali, semua kader partai yang terikat, terlibat dalam kongres harus tahu itu," kata Ketua bidang Kehormatan Partai DPP PDIP, Komarudin Watubun, Jumat (15/10/2021).

"Mereka jangan pecah-pecah, masing-masing mau mengajukan calon yang tidak pada tempatnya atau pada waktunya. Jadi itu berlaku bagi semua tanpa kecuali," imbuhnya.

Komarudin kemudian menegaskan bahwa kewenangan memilih capres dan cawapres ada di tangan Megawati selaku ketua umum.

Aturan itu merupakan keputusan kongres di Bali beberapa tahun lalu, yang dihadiri juga oleh para pengurus dari tingkat pusat ke tingkat ranting.

Anggota DPR RI itu menegaskan seluruh pengurus PDIP harus mengerti dan wajib mentaati aturan partai.

Jika kader ingin menyampaikan aspirasi, Komarudin mengimbau untuk disampaikan dalam forum resmi, bukan dideklarasikan.

"Saya harap, sebagai Ketua Dewan Kehormatan, sebagai yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum untuk melihat penegakan kode etik, disiplin dalam partai, saya meminta mereka, struktur partai, untuk tegak lurus, berpegang teguh dalam aturan partai, yang di dalamnya mereka juga membuat keputusan itu," tegas Komarudin.

Komarudin juga menyoroti kader PDIP yang saling olok di depan publik. Dia meminta semua kader PDIP menahan diri.

"Kader-kader, baik di tingkat pusat dan daerah, saling menahan diri, tidak perlu saling mengolok-olok satu sama lain di media, itu tidak bagus. Kita mempersiapkan diri menghadapi kekuatan sendiri dari luar, jangan antar kader di dalam partai, itu tidak bagus. Baik juga untuk penempatan bahasa, kalimat yang memang tidak perlu, tidak perlu dipakai, supaya tidak mengundang aksi dan reaksi antar sesama kader," sambung dia.

Namun Komarudin tidak menjelaskan perihal olok-mengolok antarkader PDIP.

Dia hanya menanggapinya dengan tertawa saat dimintai konfirmasi, apakah olok-olok yang dia maksud itu perihal sebutan celeng dan bebek.

Dalam beberapa hari belakangan polemik sebutan celeng dan bebek di antara sesama kader PDIP merebak setelah adanya pernyataan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang menyebut mereka yang telah lebih dahulu mendeklarasikan calon presiden mendahului arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai kader 'celeng'.

Baca juga: Perseteruan DPP PDIP dan Kader Pendukung Ganjar, Rawan Dimanfaatkan Lawan Politik

"Adagium di PDIP itu, yang di luar barisan bukan banteng, itu namanya celeng. Jadi, apa pun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan ya celeng," kata Bambang saat dijumpai di Sukoharjo, Sabtu (9/10/2021).

Pernyataan Bambang Pacul itu kemudian dibalas oleh Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo, Albertus Sumbogo dan pengurus lainnya.
Sumbogo jengah karena disebut celeng oleh Bambang Pacul.

Sumbogo kemudian membalas Bambang Pacul yang notabene adalah pimpinannya.

Dia menyebut kepemimpinan Bambang Pacul di Jateng melahirkan kader PDIP bermental bebek.

"Di bawah tekanan kepemimpinan beliau (Bambang Wuryanto) lahirlah kader-kader dengan mental babu, bebek dan beo," kata Sumbogo, Minggu (10/10/2021).

Sumbogo menyebut Bambang Pacul tak hanya kali ini saja mengatakan seperti celeng itu.

Alih-alih merapatkan barisan, menurut Sumbogo sikap Bambang Pacul justru memunculkan analogi militeristik.

"Ini bukan yang pertama beliau mengatakan hal tersebut, terutama dalam rangka merapatkan barisannya, supaya tidak seorang pun dari kader PDIP berani berbeda pendapat dan tetap tunduk pada otoritas 'diktator Pacul', dengan analogi bahwa barisan kader ini militeristik sifatnya," ujar Sumbogo.

Karena sindiran celeng itu pula barisan pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024, Seknas Ganjar Indonesia (SGI) Kabupaten Purworejo membuat logo bertuliskan Barisan Celeng Berjuang.

Logo tersebut berbentuk kepala celeng dengan taring panjang berwarna putih.

Polemik celeng dan bebek itu terus memanas dalam beberapa hari terakhir, hingga kemudian Sumbogo dipanggil menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (15/10/2021) kemarin.

Pemanggilan itu terkait dengan deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024.

Sumbogo mengaku dipanggil menghadap ke dua petinggi DPP PDIP, salah satunya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto.

"Pak Komarudin Watubun (Ketua Bidang Kehormatan Partai) dengan Pak Hasto," kata Sumbogo di lokasi.

"Iya untuk klarifikasi terkait gerakan saya untuk mendukung Pak Ganjar," imbuhnya.

Adapun Komaruddin menyatakan pihaknya hanya meminta keterangan kepada Sumbogo.

"Kita panggil untuk klarifikasi yang bersangkutan. Namun kita tadi panggil juga beberapa anggota DPR RI yang kurang aktif rapat karena alasan pandemi," kata Komaruddin.

Menurutnya, pemanggilan itu dilakukan sebagai bagian dari mekanisme internal partai.

Sebab hasil Kongres Partai mengamanatkan soal calon presiden-cawapres diputuskan sepenuhnya oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan persoalan capres memerlukan pertimbangan matang dan pada waktunya bakal diumumkan oleh Megawati.

Baca juga: Rocky Gerung: Bagi Milenial, Upaya Menaikkan Elektabilitas Ganjar dan Puan Adalah Konyol

"Keputusan terhadap siapa capres dan cawapres PDI Perjuangan, Kongres V Partai telah memberikan mandat kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri. Pengumuman akan dilakukan pada momentum yang tepat. Semua memerlukan pertimbangan yang matang, bukan asal deklarasi. Itulah tata cara melahirkan pemimpin, perlu pertimbangan matang dan jernih," kata Hasto dalam keterangannya, Jumat (15/10/2021).

Hasto mengatakan, PDIP terus mencermati dinamika politik yang berkembang. Termasuk soal adanya dukungan deklarasi terhadap Ganjar Pranowo.

Namun, Hasto mengingatkan seluruh kader PDIP untuk tertib berorganisasi.

"Saat ini PDI Perjuangan melihat ada sekelompok kepentingan yang tidak mau bekerja keras melakukan kaderisasi secara sistemik lalu memgambil jalan pintas dengan mencalonkan tertentu dengan berbagai subyektivitas kepentingan," ucapnya.(tribun network/mam/dod)