TRIBUNNEWS.COM - Inilah sosok akademisi Azyumardi Azra menanggapi soal dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pihaknya mengatakan hal tersebut terkesan adanya unsur politis.

Dikutip dari Kompas.com, pihaknya mengatakan seharusnya Ketua dan Anggota Dewan Pengarah BRIN adalah ilmuwan atau peneliti terkemuka berkaliber internasional.

Bukannya Ketum partai politik yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi.

Azyumardi juga menghubungkannya dengan kasus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), di mana Ketua Dewan Pengarah BPIP saat ini masih dijabat oleh Megawati.

Adanya hal tersebut BPIP menjadi partisan dan kehilangan kepercayaan publik.

Baca juga: Posisi Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN Dinilai Sebagai Skema Strategis Pembangunan Nasional

“BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP,” kata dia.

Menurut dia, sisa masa jabatan Jokowi di periode ini tidak akan cukup untuk membuat BRIN menjadi legacy.

“Tidak cukup waktu sekitar 2 tahunan bagi Presiden Jokowi mengonsolidasi BRIN menjadi legacy-nya yang baik, tidak berantakan seperti sekarang,” ungkap dia.

Lantas siapakah sosok Azyumardi Azra?

Pria kelahiran 4 Maret 1955 ini merupakan seorang akademisi Indonesia.

Dirinya juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sebagai tokoh Intelektual Islam Indonesia sudah banyak karya tulis buku-buku yang sudah ia terbitkan.

Berikut di antaranya, diambil dari Wikipedia:

- Jaringan Ulama, terbit tahun 1994

- Pergolakan Poitik Islam, terbit tahun 1996

- Islam Reformis, terbit tahun 1999

- Konteks Berteologi di Indonesia, terbit tahun 1999

Baca juga: Ahmad Basarah: Kehadiran BPIP di BRIN Pastikan Pancasila Jadi Sumber Riset dan Inovasi

Baca juga: Ketua Dewan Pengarah BRIN Dirangkap Dewan Pengarah BPIP Bukan Praktik Baru dalam Ketatanegaraan

- Menuju Masyarakat Madani, terbit tahun 1999

- Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal (2002)

- Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi (2003)

- Disertasi doktor berjudul “The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Network of Middle Eastern and Malay-Indonesian ‘Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Centuries’”, pada tahun 2004 sesudah direvisi diterbitkan secara simultan di Canberra (Allen Unwin dan AAAS), di Honolulu (Hawaii University Press), dan di Leiden Negeri Belanda (KITLV Press).

- Indonesia Bertahan (DARI MENDIRIKAN NEGARA HINGGA MERAYAKAN DEMOKRASI) 2020

Azyumardi pernah pula menjadi profesor tamu pada Universitas Filipina dan Universitas Malaya, Malaysia, keduanya pada tahun 1997.

Selain itu, dia adalah anggota dari Selection Committee of Southeast Asian Regional Exchange Program (SEASREP) yang diorganisir oleh Toyota Foundation dan Japan Center, Tokyo, Jepang antara tahun 1997-1999.

Sederet pernhargaan pun pernah didapatkan Azyumardi.

Termasuk memperoleh titel Commander of the Order of British Empire, sebuah gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris dan menjadi 'Sir' pertama dari Indonesia.

Pelantikan Ketua Dewan Pengarah BRIN Sesuai Kaidah Hukum

Sementara itu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengatakan kebijakan dalam Perpres BRIN terkait ketua dewan pengarah BRIN berasal dari unsur dewan pengarah BPIP merupakan kebijakan hukum terbuka presiden yang berdasarkan penafsiran sistematis atas teks peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan.

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Kebijakan Presiden ini tidak lepas dari cara Presiden dalam memahami/menafsirkan ketentuan Pasal 5 UU Sinas Iptek yang menyatakan Iptek berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional dengan berpedoman pada ideologi Pancasila.

Baca juga: Daftar Susunan Dewan Pengarah BRIN, Megawati Jadi Ketua, Sri Mulyani dan Monoarfa sebagai Wakil

"Dengan demikian pilihan kebijakan presiden yang menginginkan ada keterkaitan dan koherensi erat antara BRIN dengan BPIP dalam bentuk ketua dewan pengarah BRIN berasal dari unsur dewan pengarah BPIP agar supaya tujuan riset dan inovasi nasional mendasarkan pada ideologi Pancasila merupakan pilihan kebijakan yang punya dasar hukum," ujarnya.

"Sehingga kebijakan hukum terbuka semacam ini memiliki keabsahan dan patut untuk dihormati," ujarnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Penetapan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN Disebut Sudah Sesuai Kaidah Hukum

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Chaerul Umam) (Kompas.com/Rahel Narda Chaterine)