TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak Presiden Joko Widodo membuka kembali investigasi terkait tragedi 1965 setelah media Inggris mengungkap keterlibatan pemerintah Inggris dalam persitiwa kelam tersebut.

Terkuaknya dokumen black propaganda Inggris yang dilaporkan media tersebut, kata dia, adalah contoh betapa masih ada begitu banyak fakta yang masih tersedia dari tragedi 1965. 

Fakta tersebut, kata Usman, menganulir argumen pemerintah bahwa tragedi tersebut tak mungkin lagi diusut karena jangka waktu yang telah lama dan bukti yang telah hilang.

Usman mengatakan fakta dari media Inggris tersebut sangat berharga untuk bangsa Indonesia mengetahui masa silamnya yang kelam. 

Jika ada kemauan pemerintah untuk menyelesaikannya termasuk melalui proses rekonsiliasi, kata dia, maka fakta itu akan menyumbang sangat besar bagi pencarian kebenaran sejarah masa lalu Indonesia terutama dalam tragedi 1965-1966.

Baca juga: Komisi III DPR Minta Anggota Polri Patuhi Arahan Kapolri, Berkinerja Lebih Baik dan Humanis 

Baca juga: Kapolri Persilakan Peserta Lomba Mural Buat Karya Berisi Kritikan Negatif Kepada Polri 

Sayangnya, lanjut Usman, berbagai pelanggaran hak asasi manusia serius termasuk pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, pemerkosaan, dan kejahatan kriminal seksual lainnya yang terjadi pada tahun 1965-1966 belum ditangani secara memadai.

Usman mengatakan Presiden Joko Widodo yang mulai menjabat pada bulan Oktober 2014 dalam kampanyenya berjanji untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM dan menangani semua pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui sistem peradilan guna mengakhiri impunitas termasuk Tragedi 1965.

“Kami mendesak Presiden Jokowi untuk merealisasikan janjinya itu dan membuka kembali investigasi terhadap Tragedi 1965 untuk menjamin akuntabilitas dan rasa keadilan kepada para penyintas," kata Usman kepada Tribunnews.com pada Selasa (19/10/2021).

Diberitakan Intisari-Online sebelumnya, baru-baru ini, The Guardian menerbitkan sebuah artikel menarik tentang peran Inggris dalam pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) pada pertengahan 1960-an.

Berdasarkan dokumen yang baru-baru ini dirahasiakan dari Kantor Luar Negeri Inggris, artikel tersebut mengungkapkan bahwa para propagandis Inggris diam-diam menghasut para tokoh anti-komunis Indonesia.

Mereka itu termasuk para komandan senior angkatan darat, untuk melancarkan kampanye pembunuhan massal.

Baca juga: Telegram Soal Mitigasi Kekerasan Berlebihan Anggota Polri Dinilai Sikap Kesatria Jenderal Sigit

Penghancuran PKI oleh tentara Indonesia, yang diikuti dengan upaya kudeta misterius oleh para perwira militer pembangkang pada malam 30 September 1965, merupakan “salah satu yang terbesar dan tercepat."

Setidaknya 500.000 orang yang terkait dengan PKI, dan sebanyak satu juta, dibunuh selama tahun 1965 dan 1966.

Itu adalah 'pembersihan' yang menyebabkan jatuhnya Sukarno dan diganti oleh Jenderal Suharto nantinya yang memerintah Indonesia hingga tahun 1998.