Tribun

Komisi X DPR: Pemerintah Belum Maksimal Tangani Persoalan Antidoping di Indonesia 

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menegaskan pemerintah masih belum serius dalam menangani persoalan antidoping di Indonesia. 

Penulis: chaerul umam
Editor: Hasanudin Aco
Komisi X DPR: Pemerintah Belum Maksimal Tangani Persoalan Antidoping di Indonesia 
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Kantor Badan Anti Doping Dunia. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menegaskan pemerintah masih belum serius dalam menangani persoalan antidoping di Indonesia. 

Menurutnya, hal itu dapat dilihat dari keberadaan Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) yang terkesan tidak diperhatikan secara organisasi. 

Hal itu disampaikannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk 'Sukses Tim Thomas Cup Tanpa Kibaran Merah Putih, Ada Apa?' di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/10/2021). 

“(Pemerintah) belum maksimal menangani anti doping ini. Kita bisa lihat secara kronologis. Misalnya kelembagaan. Kepengurusannya LADI sudah terjadi 3 tahun. Itu yang menjadi catatan kita. Indonesia belum menjadikan isu anti doping ini sebagai konsen,” katanya. 

Baca juga: Saya Yakin Tidak Ada Pemain Bulu Tangkis Indonesia Yang Doping Kata Agung Firman Sampurna

Sebelumnya, WADA mengirim formal notice terkait status Indonesia yang dinilai tidak mengikuti standar Test Doping Plan (TDP) pada 15 September 2021. 

Diketahui, WADA memberikan kesempatan 21 hari kepada Indonesia untuk memberikan klarifikasi. 

Jika klarifikasi tidak dilakukan maka Indonesia akan menerima sanksi berupa pelarangan menyelenggarakan perhelatan olahraga internasional di Tanah Air maupun pelarangan pengibaran bendera merah putih di kancah internasional. 

Huda menjelaskan, pemerintah juga terkesan lamban dalam mengurus sanksi yang diberikan Badan Anti Doping Dunia (WADA).

Sebab, ternyata ada tujuh negara yang diberikan sanksi pada 7 Oktober lalu. 

“Sebenarnya kan kalau kita baca di web WADA, ada tujuh negara dan organisasi yang terkena sanksi. Tapi pas tanggal 7 Oktober ada dua negara yang kemudian tak kena sanksi, yakni Rumania dan Montenegro. Artinya kan kalau (pemerintah) serius, kita bisa mengibarkan bendera kita di Thomas Cup," ujar politikus PKB ini. 

“Jadi ada perbandingannya kita serius atau tidak. Karena ada perbandingannya saya langsung sederhana saja. Ada dua negara yang lolos, jadi semestinya kita juga bisa lolos. Jadi pemerintah dan teman-teman LADI lalai,” pungkasnya.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas