Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, selama dua tahun pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum dan HAM.

"Kebijakan penanganan pandemi difokuskan pada penyelamatan kesehatan dan daya tahan sosial ekonomi rakyat secara simultan," kata Fadjroel dalam keterangannya, Jumat, (22/10/2021).

Penanganan kesehatan dalam masa pandemi dimulai dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan, yaitu membangun sistem RS rujukan pasien Covid-19 nasional, sistem 3T (test, tracing, treatment), penjaminan ketersediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi masif protokol kesehatan.

"Sementara Penangan sosial ekonomi diwujudkan dalam bentuk insentif keringanan pajak, bantuan modal UMKM, bantuan sosial dengan berbagai skema, dan kartu prakerja. Selain itu, kebijakan perlindungan terhadap WNI terdampak pandemi yang ada di luar negeri juga dijalankan secara simultan, seperti penjemputan WNI dari Tiongkok, Jepang, dan fasilitasi kepulangan TKI dari beberapa negara," katanya.

Baca juga: 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Dinilai Mampu Jawab Tantangan Pandemi Covid-19

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Menurun di 66,4 Persen

Tidak hanya itu, sebagai upaya perlindungan dan keselamatan sosial ekonomi rakyat, Presiden telah melakukan diplomasi internasional terkait pengadaan vaksin sejak pertengahan tahun 2020.

Kerja keras ini menghasilkan pengadaan vaksin baik produk jadi dan bahan mentah sehingga Indonesia menjadi negara dengan vaksinasi tertinggi nomor 6 (enam) di dunia.

"Upaya pengembangan vaksin produk dalam negeri Vaksin Merah Putih oleh lembaga penelitian dan universitas-universitas terus didorong sehingga diharapkan Indonesia mandiri dalam produksi vaksin Covid-19 pada tahun 2022," katanya.

Penanganan pandemi Covid-19 Indonesia, kata Fadjroel diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia pada September 2021.

Hal ini dilihat dari keberhasilan memutus mata rantai persebaran virus Corona, vaksinasi dan perekonomian.

Ekonomi Indonesia pada Triwulan kedua 2021 mencapai pertumbuhan 7,07 persen setelah pada awal pandemi 2020 terkontraksi sampai -5,32 persen.

Pada level sosial ekonomi mikro daya beli, geliat UMKM, dan ketahanan sosial masyarakat tetap terjaga.

"Tiga strategi penanganan pandemi Covid-19 yaitu: kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi khususnya UMKM menunjukkan hasil positif yang diakui masyarakat dunia," tuturnya.

Baca juga: Presiden Jokowi: Pemerintah Terus Berupaya Beri Kemudahan Akses Keuangan Bagi UMKM

Baca juga: Ekonomi Syariah Indonesia Peringkat 4 Dunia, Jokowi Ingatkan untuk Tak Berpuas Diri

Strategi pemerintah dalam penanganan Pandemi mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena.

Dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menurutnya telah menunjukkan keberhasilan menjawab tantangan pandemi Covid-19.

"Tantangan pandemi Covid-19, berhasil dijawab dengan baik dengan terkendalinya pandemi Covid-19 di Indonesia," ujarnya.

Melki mencontohkan, pada pekan ini kasus konfirmasi dan kematian yang dikonfirmasi setiap hari telah menurun tajam. Terdapat 96,23 persen kasus Covid-19 kini sudah sembuh total.

"Bahkan terdapat 21 persen penurunan jumlah kasus dibandingkan minggu sebelumnya, serta 32,7 persen penurunan jumlah kematian dibandingkan minggu sebelumnya," ujarnya.

Bahkan, lanjut Melki, Indonesia telah melewati masa puncak kasus aktif Covid-19 yang terjadi pada Juli 2021 yang mencatat kasus aktif mencapai 574.135 orang.

Namun sampai dengan 22 Oktober 2021 kasus aktif telah turun menjadi 15.594.

"Kasus meninggal karena Covid-19 telah terkendali. Ketika mencapai puncak gelombang kedua, ada lebih dari 2.000 kematian per hari. Namun angka tersebut berhasil dikendalikan menjadi 43 kematian di 21 Oktober 2021," katanya.

Baca juga: 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, Nama Pesantren Semakin Berkibar 

Baca juga: Presidensi G20, RI akan Berikan Perhatian Khusus bagi Negara di Pasifik Selatan

Sementara itu, dalam Survei Litbang KOMPAS, lebih dari 60 persen publik yakin bahwa kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan lebih baik kedepannya.

Hal itu disampaikan Manager Litbang KOMPAS Toto Suryaningtyas dalam diskusi Setelah 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf: Pandemi, Legasi dan Tahun Politik yang disiarkan kanal YouTube Para Syndicate, Jumat (22/10/2021).

"Jadi total yang menjawab yakin itu hanya 64 persen," kata Toto.

Hasil survei diketahui bahwa publik yang menjawab yakin 58 persen, sangat yakin 6 persen. Tidak yakin 26 persen, sangat tidak yakin 2 persen. Tidak tahu/tidak menjawab 8 persen.

Toto mengatakan, bahwa angka 64 persen tingkat keyakinan publik terjadap kinerja kepemimpian Jokowi akan lebih baik kedepannya merupakan sebuah modal sosial yang cukup baik.

Namun, ia menyebut bahwa angka di bawah 70 persen itu tidak meyakinkan untuk sebuah keyakinan.

"Karena kalau kami biasa melakukan survei setiap minggu, poling real voting survei tiap minggu, angka keyakinan itu amannya di atas 70 persen karena buat karateristik masyarakat kita, keyakinan adalah doa," ungkap Toto.

Toto juga mengatakan, bahwa hasil itu menunjukan bahwa problem dari ketidakpuasan yang umum.

Menurutnya, faktornya bukan hanya keterpilahan, tetapi secara umum ada penurunan keyakinan di masyarakat.

"Penurunan apresiasi secara umum sehingga mengakibatkan penurunan apresiasi secara umum di masyarakat," jelasnya.

Sebagai informasi, Survei Litbang KOMPAS dilakukan pada Oktober 2021.Sebanyak 1.200 responden di 34 provinsi di 50 Kota dilibatkan. Survei dilakukan dengan tatap muka. Margin of error kurang lebih 2,8 persen. (*)