Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia, Brazil dan Republik Demokratik Congo (IBC) dikenal memiliki hutan tropis terluas di dunia. Ketiga negara kini berinisiatif menyamakan persepsi dan menyatukan sumber daya menuju gelaran Konferensi Perubahan Iklim COP26 UNFCCC di Glasgow, Inggris, pada November mendatang.

Inisiatif untuk mengusung agenda Forest Power mulai diinisiasi Menteri LHK, Siti Nurbaya melalui korespondensi langsung bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Republik Demokratik Congo Eve Bazaiba Masudi, dan Menteri Lingkungan Hidup Brazil Joaquim Alvaro Pereira Leite, secara virtual 22 Oktober 2021.

Inisiasi Forest Power for Climate Actions lewat kolaborasi tiga negara bertujuan menyatukan terobosan dan solusi dari sektor kehutanan untuk pengendalian perubahan iklim. Kolaborasi ini memungkinkan ketiga negara akan bertindak sebagai pemimpin di wilayahnya masing-masing, bersama negara-negara tropis lainnya, dalam mempengaruhi negosiasi iklim.

Kolaborasi tiga negara ini juga merupakan rintisan dan akan membuka ruang bersama negara hutan tropis lainnya, dan juga membuka diri untuk bergabungnya negara-negara hutan temperate sebagai observer.

Baca juga: PBB: Rekor Terpanas Asia pada 2020, Ribuan Orang Meninggal akibat Perubahan Iklim yang Ekstrem

"Agenda ini sekaligus dalam rangka memperkuat pengaruh negara-negara pemilik hutan tropis luas dalam negosiasi iklim, terutama pada agenda paling dekat yaitu Konferensi Para Pihak COP26 UNFCCC di Glasgow," tutur Menteri Siti di Jakarta, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Ketegangan AS dan Cina Berpotensi Pengaruhi Perlindungan Iklim

Menteri Siti menegaskan jika kolaborasi ini akan mendengungkan kekuatan hutan dalam aksi iklim, sebagaimana layaknya tiga permata dunia yang diberkahi hutan tropis melimpah.

Menteri Siti mengatakan, kolaborasi ini semakin memperkuat posisi tiga negara tersebut, di mana ketiganya terus memperjuangkan solusi efektif dalam aksi-aksi iklim terutama dari sektor kehutanan.

Baca juga: Kelola Isu Perubahan Iklim, Pemerintah Manfaatkan Strategi Transformasi Ekonomi

Tentu saja kolaborasi ini juga sebagai ajang mempromosikan solidaritas yang dibingkai dalam upaya bersama menuju pencapaian tujuan global di bawah Perjanjian Paris, yaitu menjaga peningkatan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius dari suhu dimasa praindustri.

Area potensial untuk kerjasama antara negara-negara hutan yang dipimpin oleh Indonesia-Brasil-Republik Demokratik Kongo akan mencakup, isu-isu seperti pengurangan deforestasi, manajemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perhutanan sosial dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, pengelolaan dana iklim, administrasi pertanahan berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan bioprospeksi, serta rehabilitasi dan konservasi mangrove.

Semua area potensial yang didorong untuk dikolaborasikan oleh IBC, Indonesia sendiri telah memiliki rekam jejak yang nyata. Indonesia sudah menunjukkan kepemimpinan dengan contoh/Leading by Example yang cukup baik, bahkan salah satu yang terbaik di dunia.

Pada isu penurunan deforestasi, kombinasi yang efektif antara kebijakan, pemberdayaan, dan penegakan hukum telah berhasil menurunkan laju deforestasi Indonesia ke tingkat terendah sepanjang sejarah.

Kebijakan Presiden Indonesia Joko Widodo melalui Peraturan Presiden pada tahun 2019 untuk menghentikan konversi hutan alam primer dan lahan gambut yang mencakup lebih dari 66 juta hektar, dimana luasnya melebihi luas gabungan negara Inggris dan Norwegia.

Peta moratorium ini memungkinkan Indonesia untuk terus mengurangi emisi dari deforestasi, serta degradasi hutan yang melibatkan hutan primer besar dan lahan gambut.