TRIBUNNEWS.COM - Baru-baru ini rekaman oknum polisi memeriksa isi handphone (HP) milik seorang pemuda, viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, si pemuda sempat menolak ketika HP-nya diperiksa lantaran itu adalah ranah privasinya.

Sementara sang polisi tetap memaksa memerika ponsel milik pemuda.

Dari sisi hukum, apakah tindakan paksa memeriksa ponsel warga sipil bisa termasuk melanggar ranah privasi?

Ketua Young Lawyers Comitter DPC Peradi Surakarta T Priyanggo Trisaputro menilai tindakan polisi memeriksa isi ponsel adalah termasuk dari bagian penggeledahan.

Baca juga: Polisi di Lombok Timur Tewas Ditembak Rekannya Sesama Anggota Polri, Ini Kronologinya

Ia mengatakan, sampai saat ini tak ada aturan khusus menganai pemeriksaan paksa ponsel.

Namun, ia menekankan sejatinya memeriksa isi ponsel adalah kewenangan dari pihak penyidik.

Hal tersebut tertuang dalam pasal 20 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

"Di dalam Perkapolri Nomor 6 tahun 2019, khususnya pasal 20 ayat 1 menyatakan penggeledahan sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf D dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu dengan dilengkapi surat perintah penggeledahan."

"Dan, atau surat izin penggeledahan dari pengadilan, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu atau mendesak," papar Angga dalam program Kacamata Hukum Tribunnews.com, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Penganiayaan Hewan di Singkil, PSI: Pariwisata Macam Apa? Hukum Berat Pelakunya!

"Ingat dalam hal ini penyidik yang boleh melakukan penggeledahan di tempat adalah penyidik. Kuncinya penyidik bukan polisi umum," tambahnya.

Angga menyebut tindakan polisi memaksa periksa ponsel warga bisa tergolong melanggar ranah privasi seseorang.

Hal itu berlaku jika benar pemilik ponsel tidak sedang dalam perkara pidana.

Untuk itu, jikalau seseorang mendapati ponselnya diperiksa polisi secara paksa, warga bisa meminta surat tugas aparat tersebut.