"Tanya dahulu ketika kita memang sedang tidak berada dalam situasi hukum, tanya surat tugas beliau atas dasar apa mereka harus memaksa memeriksa ponsel kita."

"Kalau memang itu tidak tercantum dalam surat tugas mereka, tolak karena itu hak ranah privasi kita."

"Kalau mereka masihg memasksa, laporkan saja," jelas dia.

Baca juga: Asuransi Bermasalah, Apa Upaya Hukum yang Bisa Dilakukan Nasabah? Ini Penjelasan Advokat

Akan berbeda situasi jika aparat kepolisian sedang berpatroli lalu menemui ada peristiwa bentrokan massa.

Lalu, dalam kejadian tersebut ditemukan senjata tajam (Sajam), polisi bisa mengambil ponsel milik warga yang terlibat bentrokan.

Tetapi, polisi tersebut hanya bisa mengamankan ponsel sebagai barang bukti saja.

"Dia hanya mengamankan untuk diberikan penyidik. Tidak untuk memeriksa isi ponsel tersebut," imbuh dia.

Apakah Bisa Dikenakan Pasal Pidana?

Ketika pemilik ponsel atau terperiksa benar-benar tidak terlibat perkara pidana, ada beberapa pasal yang bisa mengancam oknum polisi tersebut.

Polisi itu bisa dikenakan pasal 335 ayat 1 KUHP yaitu perbuatan tidak menyenangkan.

"Seseorang atau siapapun itu tanpa hak dia membuat penekanan pada diri seseorang, penekanan itu tidak bisa dikontrol. Ini yang menjadi masuk ke ranah perbuatan tidak menyenangkan," tambah dia.

Kemudian, ketika tindakan polisi tersebut tidak berdasar lalu menuduh seseorang melakukan tindak pidana.

Lanjut Angga, penerapan asas praduga tak bersalah tidak diterapkan oleh aparat.

Baca juga: Kasus Aipda Ambarita Periksa Paksa HP Warga, Kompolnas Ingatkan untuk Hargai Privasi Orang

Selain itu, sang polisi bisa juga berpotensi melanggar pasal-pasal UU ITE, apalagi jika momen memeriksa paksa ponsel milik warga sipil itu terekam oleh media.