TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelantikan Dubes RI untuk beberapa negara sahabat telah digelar.

Fadjroel Rachman pun resmi dilantik menjadi Dubes Kazakhstan.

Lantas siapa pengganti Fadjroel di posisi jubir Presiden Jokowi?

Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai, sosok yang pas untuk menjadi juru bicara Presiden pengganti Fadjroel Rachman harus memiliki latar belakang komunikasi.

Alasannya, kata Emrus, orang yang memahami konsep teori komunikasi dan etika komunikasi serta lebih profesional memang harus berlatarbelakang komunikasi.

"Coba bayangkan Jaksa Agung backgroundnya komunikasi bukan sarjana hukum, kacau kan. Nah hal yang sama jubir presiden harus S1-S2-S3 komunikasi. Karena dia menguasai konsep teori dan etika komunikasi," kata Emrus saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (26/10/2021).

Selain itu, Emrus menekankan jubir Presiden jangan dari partai politik.

Karena, tugas jubir salah satunya yakni menjembatani kepentingan politik.

Baca juga: Kesalahan Besar jika Posisi Jubir Presiden Dikosongkan Sepeninggal Fadjroel Rachman

Sehingga, jika jubir Presiden dari partai politik maka akan bertindak atas dasar ekskusifitas politik.

"Jangan orang partai, harus orang yang bukan partai," ucapnya.

Emrus menambahkan, bahwa jubir Presiden yang akan dipilih oleh Jokowi harus menjembatani, menyambungkan, menyatukan, dan mesinergikan kepentingan satu dan lain.

Baca juga: Siapa Sosok Jubir Presiden Pengganti Fadjroel? Ini Usul Pengamat, Fahri Hamzah & Penjelasan Istana

Termasuk, pemerimtah dengan rakyat, partai politik dan kepentingan ekonomi, hukum dan HAM.

"Kalau mau evaluasi, masa jabatan Fadjroel tidak produktif sebagai jubir presiden, nah supaya tidak terulang lagi idealnya tentu saya sarankan Komunikolog tadi," ungkapnya.

Meski begitu, ia mengatakan bahwa tak kalah pentingnya jika jubir Presiden harus orang yang dekat dengan Presiden.

"Presiden harus nyaman dengan sosok tersebut. Dan siapapun jubir presiden idealnya jubir ini orang yang memiliki tingkat keterkenalan di ruang publik," jelasnya.

Emrus Sihombing menilai akan menjadi kesalahan besar bagi Presiden Joko Widodo jika memang benar tak akan mengisi jabatan juru bicara yang ditinggalkan Fadjroel Rachman.

"Tugas Presiden itu sangat banyak. Tidak boleh itu kosong juru bicara karena dia bagian dari representasi Presiden," katanya.

Di negara demokrasi seperti Indonesia, Emrus bicara soal pentingnya posisi juru bicara seorang pemimpin, terlebih sekaliber posisi presiden.

"Kalau dikosongkan jabatan jubir presiden sangat tidak tepat, tetapi saya yakin Pak Presiden Jokowi akan mengangkat juru bicaranya," tambahnya.

Sementara, Deputi Bidang Protokol, Media, dan Pers Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan hingga saat ini belum ada arahan dari presiden terkait pengganti Fadjroel Rachman sebagai Jubir Presiden.

"Sampai saat ini belum ada arahan Presiden," kata Bey kepada wartawan.

Lagipula kata Bey, saat ini ada Kantor Sekretariat Presiden,  Sekretariat Negara dan Sekretariat kabinet yang mengisi komunikasi Presiden.

"Selain itu di istana sudah ada Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan KSP," katanya.

Saran Fahri Hamzah

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah mengusulkan agar posisi juru bicara presiden diperkuat dan dijabat sekretaris kabinet.

Fahri beralasan, juru bicara presiden seharusnya memiliki akses kepada rapat kabinet yang diikuti oleh para menteri.

"Menurut saya harus diperkuat ya, jadi malah saya mengharapkan menseskab yang merangkap jubir itu, karena seharusnya juru bicara itu harus punya akses kepada rapat kabinet," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Politisi NasDem Sebut Sosok Jubir Presiden Harus Paham Gaya Komunikasi Jokowi

Berdasarkan informasi yang ia ketahui, selama ini juru bicara presiden tidak memiliki akses ke rapat kabinet sehingga mereka mesti mencari berita di internet sebelum disampaikan ke muka publik.

"Yang selama ini saya tahu, ini jubir-jubirnya enggak ada yang punya akses ke rapat kabinet. Terus dia nyari-nyari berita sendiri di internet, terus dia baru ngomong, gitu loh, enggak boleh," kata Fahri.

Mantan wakil ketua DPR itu menegaskan, juru bicara harus memiliki akses ke rapat kabinet.

Ia mencontohkan, juru bicara presiden di Amerika Serikat kedudukannya setara dengan menteri dan diberi titel press secretary.

Di samping itu, Fahri juga meminta agar Presiden Joko Widodo tidak asal-asalan dalam memilih juru bicara agar presiden terbantu dengan keberadaan juru bicara dalam menyosialisasikan program pemerintah.

"Jadi harusnya begitu, ya juga jangan taruh figur yang ecek-ecek juga, jadi harus betul-betul solid, supaya Presiden terbantu di dalam menyosialisasikan ide-ide pemerintah," kata Fahri.

Usul PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap jubir Presiden Joko Widodo (Jokowi) pengganti Fadjroel memiliki kapasitas yang bagus dalam hal komunikasi publik.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/10/2021).

"Pertama tentu kemampuan komunikasi publiknya bagus, yang kedua tentu orang yang punya daya koordinasi yang tinggi dengan jajaran pemerintahan lainnya. Dan yang ketiga saya kira adalah orang yang memang tiap saat itu bisa gampang untuk dihubungi dikomunikasi," kata Arsul.

Baca juga: Siapa Sosok Jubir Presiden Pengganti Fadjroel? Ini Usul Pengamat, Fahri Hamzah & Penjelasan Istana

Lantas, Arsul menyebut beberapa mantan jubir presiden di era sebelumnya yang andal dalam berkomunikasi.

Sehingga program dan pesan presiden dapat tersampaikan dengan baik ke publik.

"Zaman Gus Dur ada almarhum Pak Wimar Witoelar, itu saya kira juga bagus, zaman Pak SBY ada Julian Aldrin Pasha, itu juga bagus. Nah saya berharap Pak Jokowi itu kemudian menunjuk jubir apakah satu atau dua tentu berpulang menurut kebutuhan beliau kira-kira yang sosoknya itu paling tidak seperti Pak Wimar atau Pak Julian Aldrin itulah," ucapnya.

Terkait nama Menseskab Pramono Anung yang digadang-gadang bakal menjadi jubir presiden, Arsul melihat sosok Pramono cukup cakap dalam berkomunikasi.

Namun, Arsul mengingatkan tugas Pramono sebagai Menseskab yang diemban kini sudah cukup berat.

"Ya itu tentu berpulang ke Presiden. Kalau kita bicara Pak Menseskab sekarang saya kira Pak Pramono itu sosok yang kapabel juga sebetulnya untuk bisa mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintahan, kebijakan-kebijakan presiden," ujarnya.

"Tetapi apakah beliau yang nanti akan merangkap karena tugasnya sebagai Menseskab itu juga cukup berat, ya biar Pak Jokowi yang mempertimbangkan," pungkas Wakil Ketua MPR RI itu.