TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa melepas kepergian Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuju Roma, Italia, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat (29/10/2021).

Diketahui, Jokowi akan berpartisipasi pada KTT G20 yang digelar di Roma pada 30-31 Oktober 2021.

Selanjutnya, Jokowi akan menghadiri KTT Pemimpin Dunia COP 26 di Glasgow, Skotlandia pada 1-2 November 2021.

Lalu, Jokowi akan berkunjung ke UEA pada 3-4 November 2021.

Tak sendiri, Andika melepas kepergian Jokowi bersama Wakil Presiden, Maruf Amin; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; dan Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Baca juga: Profil Mayjen Untung Budiharto, Staf Khusus Baru Panglima TNI, Eks Sestama BNPT

Baca juga: Harta Kekayaan Mayjen Untung Budiharto, Stafsus Panglima TNI yang Baru, Capai Rp10,6 Miliar

Momen itu disebut-sebut sebagai sinyal positif bagi Andika menjelang pergantian Panglima TNI.

Seperti diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November 2021.

Namun, Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai momen tersebut bukan lah hal istimewa.

Ia mengatakan mengantar kepergian Presiden ke luar negeri adalah agenda protokoler kenegaraan.

Hal itu, ujar Khairul, lazimnya memang dihadiri oleh pimpinan TNI-Polri dan kepala daerah setempat.

Kehadiran Andika pada Jumat melepas kepergian Jokowi untuk menggantikan Hadi Tjahjanto yang sedang tidak berada di Jakarta karena menghadiri pelantikan Taruna Akademi TNI.

"Jadi menurut saya agak berlebihan jika kehadiran KSAD hari ini dimaknai sebagai sinyal positif penunjukan Panglima TNI," kata Fahmi saat dihubungi Tribunnews pada Jumat.

Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Bobby Rizaldi.

Senada dengan pernyataan Khairul, Bobby mengatakan kehadiran Andika hanyalah standar protokol kenegaraan untuk menggantikan Hadi yang berhalangan hadir.

"Hanya standar protokol kenegaraan saja, karena Panglima TNI berhalangan sedang menghadiri acara lain di Surabaya," kata Bobby lewat pesan singkat yang diterima Tribunnews, Sabtu (30/10/2021).

Baca juga: Dua Tahun Jokowi-Maruf, PB PMII: Kemandirian Ekonomi-Pemberantasan Korupsi Hanya Ilusi

Baca juga: Peserta Lomba Mural Piala Kapolri 2021 Gambar Wajah Mirip Presiden Jokowi

Lebih lanjut, Bobby menilai kehadiran KSAD di beberapa event Jokowi, tidak perlu disebut sebagai sinyal positif peluang Andika menjadi Panglima TNI lebih besar dibanding Kepala Staf lainnya.

Kendati demikian, Bobby menyebut pihaknya akan tetap mendukung keputusan Jokowi jika memang sang Presiden memilih Andika sebagai pengganti Hadi.

"Bila Pak Andika yang diusulkan Bapak Presiden, saya yakin Komisi I akan 100 persen mendukung," ujarnya.

Namun, saat ini Komisi I DPR akan tetap objektif selama belum ada Surat Presiden (Surpres) mengenai Panglima TNI.

Menurutnya. semua Kepala Staf punya peluang yang sama untuk menjadi Panglima TNI.

"Semua kepala staf memiliki peluang yang sama menjadi Panglima TNI setelah Pak Hadi pensiun," tandasnya.

Jokowi Diprediksi Kesulitan Pilih Calon Panglima TNI

Masa pensiun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto semakin dekat.

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum kunjung menyerahkan nama calon penggantinya ke DPR RI.

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, memprediksi Jokowi akan kesulitan dalam menentukan nama calon Panglima TNI.

Baca juga: Presiden Jokowi Akan Bahas UMKM di KTT G20 Roma

Baca juga: Hari Pertama KTT G20 di Italia, Presiden Jokowi Hadiri Sesi Ekonomi dan Kesehatan Global

Lantaran, menurut Meutya, calon-calon panglima TNI berlatar belakang dan memiliki kinerja yang bagus.

"Kalau figur (nama pengganti Panglima TNI), semua bagus, semua calon-calon yang kita dengar."

"Memang pasti Presiden sulit untuk memutuskan karena pertimbangannya banyak dan calon-calonnya bagus-bagus semua," terang Meutya, Selasa (19/10/2021), dilansir Tribunnews.

Kendati demikian, Meutya mengatakan nantinya Jokowi hanya akan mengirimkan satu nama calon Panglima TNI.

Pernyataan Meutya ini berkaca dari pengalaman sebelumnya, di mana Presiden hanya memberikan satu nama.

"Biasanya sih kalau di Komisi I, calon tunggal ya," kata Meutya.

Diketahui, hingga saat ini Komisi I DPR RI belum menerima surat presiden (surpres) terkait pergantian Panglima TNI.

Namun, Meutya mengungkapkan proses pergantian Panglima TNI masih ada waktu hingga akhir November 2021.

Karena itu, ia menilai penyerahan surpres tidak harus terburu-buru.

"Kurang lebih awal-awal November, begitu yang saya dengar terakhir. Dan memang masih ada waktu sampai akhir November prosesnya."

"Jadi enggak harus diburu-buru juga, ini keputusan penting kita memilih Panglima TNI," bebernya.

Baca juga: Hadiri KTT G20, Jokowi Tiba di Italia Setelah Menempuh Perjalanan Udara Selama 13 Jam

Baca juga: 2 Tahun Jokowi-Maruf, PB PMII Soroti Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga Pegawai KPK Dipecat

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Gita Irawan/Reza Deni)