TRIBUNNEWS.COM - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mendapat kritikan dari berbagai pihak.

Hal tersebut karena pemerintah akhirnya memilih memakai dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) setelah melihat anggaran proyek ini membengkak dari rencana awal.

Adapun pendanaan proyek kereta cepat memakai APBN tertuang dalam Perpres Nomor 93 tahun 2021.

Padahal beberapa tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertekad tidak akan menggunakan kas negara untuk membiaya proyek ini.

Terkait hal itu, Staf Khusus BUMN, Arya Sinulingga angkat bicara.

Baca juga: Kementerian BUMN: Dukungan Pemda Akan Bermanfaat pada Produktivitas Pertanian di Sumsel

Arya mengaku pihak BUMN tak mampu membayar dana proyek yang cukup membengkak.

Sehingga, pemerintah mau tak mau harus memakai dana APBN agar proyek kereta cepat ini tidak terhenti.

"Kami BUMN menghitung, kita cek keuangan BUMN, kita enggak sanggup membiayai."

"Karena enggak sanggup, maka kami minta pemerintah, ini 80 persen kerjaan selesai, maka kita enggak boleh mangkrak. Harus selesai," jelas Arya,  dikutip dari tayangan YouTube TV One, Senin (1/11/2021).

"Ini kalau tidak dibantu APBN, maka ini bisa berhenti proyeknya setelah kita evaluasi kondisi BUMN kita. BUMN kita enggak bisa bayar," tambahnya.

Baca juga: PMN Cair, Rangkaian Kereta Cepat Masuki Tahap Produksi

Sementara untuk anggaran yang membengkak, Arya menyebut biaya proyek kereta cepat yang naik tidak hanya terjadi di Indonesia.

Menurut dia, kondisi pandemi Covid-19 menjadi satu di antara penyebab biaya proyek ini membengkak.

"Biaya MRT pun melonjak, itu punya Jepang. Ada cost overrun."

"Jepang masuk ke India, itu pun kena cost overrun, karena apa? karena kondisi Corona," kata Arya.