Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PDIP Usulkan Sistem Proporsional Tertutup Bisa Diterapkan pada Pemilu 2024

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terkait sistem pemilihan umum (Pemilu) saat ini.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in PDIP Usulkan Sistem Proporsional Tertutup Bisa Diterapkan pada Pemilu 2024
Ist
Hasto Kristiyanto saat menjadi pembicara kunci dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda ke-93 dengan tema "Nilai-nilai Kebangsaan dalam Bingkai NKRI di Era Disrupsi dan Masa Pandemi Covid-19" di Universitas Pattimura, Rabu (27/10/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terkait sistem pemilihan umum (Pemilu) saat ini.

Hasto pun menyinggung soal apakah sistem proporsional terbuka yang dalam Pemilu sebelumnya sudah berjalan dengan baik.

Hal itu disampaikan Hasto saat diskusi publik Minimbang Sistem Pemilu 2024: Catatan dan Usulan yang disiarkan kanal YouTube CSIS Indonesia, Senin (1/11/2021).

"Apakah proporsional terbuka itu membawa banyak manfaat atau mudaratnya yang kemudian lebih banyak? Proporsional terbuka," kata Hasto.

Hasto berpandangan agar sistem Pemilu dengan proporsional terbuka itu perlu untuk dievaluasi. Ia pun menjelaskan alasannya untuk mendorong proporsional tertutup.

"Nah, kedepan Pileg-Pilpres itu berjalan secara serentak. Nah ini yang harus dilihat kembali. Nah kalau dari kami mengusulkan, ya karena peserta pemilu adalah partai politik, proposional tertutup," ucapnya.

Baca juga: Tak Terganggu Isu Capres, PDIP Solid untuk Menangkan Pemilu 2024

Hasto menjelaskan, bahwa dengan Pemilu proposional terbuka itu mampu mengeliminir berbagai tokoh-tokoh yang sangat kuat terhadap pemahaman sistem politik dan fungsi legislasi. 

Berita Rekomendasi

Namun, nyatanya harus kalah oleh aspek elektoral.

Ia pun mengaku heran pada awal persidangan di DPR hasil Pemilu 2019 lalu. Dimana, ada salah seorang anggota dewan yang protes lantaran isu perdagangan perempuan (Women Trafficking) dibahas di Komisi III yang membidangi hukum. 

Anggota dewan itu, kata Hasto, justru protes dan meminta agar isu tersebut dibahas di Komisi VI yang membidangi perdagangan.

"Karena enggak ada pendidikan politik untuk memahami bahwa DPR itu menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi representasi. Karena mereka hanya popularitas yang banyak atau punya kekuatan basis dukungan keluarga, atau sukuisme, atau basis dukungan kapital yang begitu kuat, atau pemilik media. Sehingga, hal-hal seperti ini kemudian menjadi sisi-sisi negatif dari proporsional terbuka," papar Hasto.

"Kalau kami sejak awal mengusulkan tertutup," jelasnya.
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas