Bahas Strategi Pengamanan Laut Sulawesi-Sulu, Kepala Bakamla RI: Kompleksitas Harus Diminimalisir
Terkait dengan ALKI II, pada dasarnya Laut Sulawesi-Sulu adalah Tri Border Area yang melibatkan tiga negara, yaitu Indonesia, Filipina, dan Malaysia.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Strategi Bakamla RI menggelar Rapat Kerja Teknis Perumusan Strategi Keamanan Laut bertema “Peningkatan Kolaborasi Pengamanan Laut Sulawesi - Sulu” di Jakarta Pusat secara daring dan luring, Senin (1/11/2021).
Dalam sambutan Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia yang dibacakan Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Laksda Bakamla Tatit Eko Witjaksono, kegiatan tersebut digelar untuk mewujudkan sinergitas pengelolaan keamanan dan keselamatan laut secara terpadu, khususnya pada Laut Sulawesi - Sulu.
Aan mengatakan Laut Sulawesi yang berdekatan dengan Samudera Pasifik merupakan rute pelayaran internasional yang strategis.
Karena itu, kata dia, Indonesia menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II untuk mendukung aktivitas pelayaran di wilayah tersebut.
Terkait dengan ALKI II, kata dia, pada dasarnya Laut Sulawesi-Sulu adalah Tri Border Area yang melibatkan tiga negara, yaitu Indonesia, Filipina, dan Malaysia.
Baca juga: Pengamat: Anggota Komisi I DPR Gagal Paham Soal Bakamla
"Dengan demikian, kompleksitas di area tersebut harus diminimalisir oleh berbagai pihak terkait di Indonesia dan negara tetangga," kata Aan dalam keterangan resmi Humas Bakamla RI dikutip, Selasa (2/11/2021).
Direktur Strategi Keamanan Laut Bakamla RI Laksma Bakamla Joko Sutrisno, menyatakan pengaturan penjagaan keamanan laut pada Tri Border Area cenderung memiliki kompleksitas tinggi.
Pengamanan Tri Border Area, kata dia, cukup kompleks karena berkaitan dengan kolaborasi antar aparat penegak hukum di tiga negara.
Menghadapi tantangan yang ada, kata dia, kolaborasi menjadi kata kunci dalam upaya penanggulangan acaman yang mungkin terjadi.
Baca juga: Bakamla: Eskalasi Konflik Tengah Berkembang di Laut Natuna Utara
"Dalam wadah Rakernis ini, diharapkan para peserta dapat memberikan pandangan umum secara komprehensif terkait situasi Keamanan laut, dan juga bentuk kolaborasi yang dapat diimplementasikan dalam mewujudkan stabilitas keamanan laut," kata Joko.
Dalam sesi seminar tiga narasumber memaparkan sejumlah materi terkait hal tersebut.
Narasumber pertama, Kabid Komunikasi dan Informatika Sekretariat Kabinet Arnando JP Siregar memaparkan materi tentang Penguatan Kolaborasi di Dalam dan Luar Negeri Terkait Penanggulangan serta Penanganan Ancaman di Laut Sulawesi-Sulu.
Narasumber kedua, Kasubdit Direktorat Asia Pasifik Badan Intelijen Negara Samsul Harnoto memaparkan materi tentang Ancaman Kejahatan Lintas Batas Negara di Wilayah Laut Sulawesi-Sulu.
Baca juga: Kapal Asing Kembali Masuk Perairan Indonesia, Wakil Ketua MPR: Perkuat Dukungan Bagi Bakamla
Narasumber ketiga, Analis PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan M Ikhsan memaparkan materi tentang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716 untuk Laut Sulawesi-Sulu.
Sesi seminar yang menghadirkan ketiga narasumber tersebut, dimoderatori Dosen Universitas Mercu Buana M Syah Irsan.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan paparan Rekam Jejak Perjalanan Penyusunan Rumusan Strategi oleh Tim Sub Direktorat Perumusan Strategi Bakamla RI.
Selain itu, disampaikan juga pandangan umum oleh seluruh peserta Rakernis yang meliputi perwakilan instansi penegak hukum di laut.