Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab soal adanya polemik mahalnya biaya sewa pesawat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang kembali mencuat.

Isu ini kembali disinggung oleh Peter F Gontha, mantan Komisaris Garuda Indonesia.

"Kami mengajak seluruh masyarakat, siapapun dan apapun profesinya, yang mengetahui adanya dugaan TPK (tindak pidana korupsi) silakan menyampaikan aduannya kepada KPK," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (2/11/2021).

Kata Ali, KPK menyadari bahwa keberhasilan pihaknya selama ini dalam mengungkap berbagai modus tindak pidana korupsi, tak lepas dari peran aktif masyarakat.

Karena, tambahnya, tak sedikit penanganan perkara di KPK bermula dari adanya laporan masyarakat.

"Masyarakat silakan laporkan kepada kami dengan data awal yang dimiliki melalui saluran pengaduan KPK," katanya.

KPK nantinya akan menganalisis dan memverifikasi terhadap data dan informasi yang diterima.

Baca juga: NasDem Minta Polri Investigasi Kemungkinan Adanya Praktik Korupsi di Garuda 

Selanjutnya, KPK akan melakukan telaah dan kajian terhadap data dan informasi tersebut.

"Apabila dari hasil telaah dan kajian ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana, maka tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," kata Ali.

Diberitakan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah bersuara atas isu yang disinggung Peter Gontha.

Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, penyewaan pesawat memang bermasalah sejak dulu yang menyebabkan kondisi keuangan maskapai pelat merah ini bermasalah.

Karena itu, dia mendorong untuk para mantan komisaris dan direksi diperiksa agar jelas duduk perkaranya.

Baca juga: Biaya Sewa Pesawat Garuda Mahal, Staf Khusus Menteri BUMN Sebut Peter Gontha Juga Ikut Tanda Tangan

"Kami sangat mendukung kalau benar Pak Peter Gontha sudah memberikan data mengenai penyewaan pesawat ke KPK. Jadi kami dorong memang supaya mantan-mantan komisaris atau mantan direksi pada saat itu bisa diperiksa saja (oleh KPK), untuk mengecek bagaimana dulu sampai penyewaan pesawat tersebut bisa terjadi," katanya kepada wartawan, Senin (1/11/2021).