TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua inisiatif untuk Demokrasi dan Keamanan (IDeKa) Al Araf menilai pengusulan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI sudah bisa diprediksi secara politik.

Pertama, kata dia, secara politik Presiden Joko Widodo cenderung mengangkat posisi puncak strategis di TNI maupun Polri yang memiliki kedekatan dengannya.

Menurutnya hal tersebut tercermin dari pengangkatan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang merupakan mantan ajudan Presiden dan saat ini pengangkatan Andika yang merupakan mantan Danpaspampres. 

Kedua, kata dia, pernyataan anggota Komisi I DPR yang mendukung secara terbuka Andika juga menjadi penanda adanya dukungan politik parlemen dalam hal ini partai politik. 

"Secara politik pengusulan Pak Andika jadi Panglima sudah bisa diprediksi," kata Al Araf ketika dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (3/11/2021).

Dalam konteks ini, Al Araf mengatakan pergantian panglima TNI menghindari pola rotasi pergantian panglima TNI sebagaimana disarankan dalam Undang-Undang TNI.

Baca juga: Presiden Jokowi Pilih Jenderal Andika Jadi Calon Panglima TNI Sebelum Kunker Keluar Negeri

Tentunya, kata dia, kondisi tersebut akan memunculkan sedikit kekecewaan dari Angkatan Laut yang sudah menunggu lama untuk menjadi Panglima TNI. 

Namun demikian, kata dia pada akhirnya prajurit TNI akan patuh pada pilihan yang sudah ditetapkan oleh otoritas politik karena dalam negara demokrasi militer harus tunduk pada keputusan yang ditetapkan otoritas politik.

Hal yang terpenting kedepannya, kata dia, adalah langkah Panglima TNI baru.

"Apa langkah Panglima TNI baru dalam mendorong proses transformasi dan reformasi TNI yang masih menyisakan banyak masalah semisal proses modernisasi alutsista yang masih terbata, kesejahteraan prajurit yang belum sepenuhnya terjamin, reformasi peradilan militer dan lain sebagainya," kata Al Araf.

Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. 

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima surat presiden (surpres) calon Panglima TNI yang diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021). 

"Presiden mengusulkan satu nama calon Panglima TNI, untuk dapat persetujuan. Karena itu Pak Setneg, presiden sampaikan surpres mengenai usulan calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa," ungkap Puan. 

Puan mengatakan, DPR melalui Komisi I akan segera memproses surat tersebut untuk mempersiapkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). 

"Komisi I DPR akan menggelar fit and proper test terhadap calon Panglima TNI. Kemudian DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan," ujarnya.