TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya angkat suara terkait tuduhan yang menyebut dirinya terlibat dalam bisnis tes PCR.

Seperti diketahui, Luhut diduga terafiliasi dengan bisnis perusahaan penyedia layanan jasa tes PCR, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Luhut pun membantah keras tudingan tersebut.

Ia menegaskan, dirinya tak pernah ambil keuntungan dari bisnis tes PCR itu.

"Saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia," kata Luhut melalui unggahan instagram Story milik pribadinya, @luhut.pandjaitan, Kamis (4/11/2021).

Baca juga: Dugaan Keterlibatan Dua Menteri di Bisnis PCR Harus Segera Ditindaklanjuti

Lanjutnya, Luhut menjelaskan PT GSI merupakan perusahaan di bidang kewirausahaan sosial.

Adapun tujuan dari perusahaan tersebut bukan lah mencari profit untuk pemegang saham.

"Sesuai namanya, Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial, sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan," imbuh dia.

Diketahui, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Baca juga: Presiden Diminta Evaluasi Para Menteri yang Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR

Luhut mengatakan, partisipasi Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang datang dari rekan-rekannya dari Grup Indika, PT Yayasan Adaro, Northstar dan lain-lain.

Dimana, mereka bersepakat untuk membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas besar.

Hal tersebut melihat pada awal pandemi, Indonesia masih terkendala dalam penyediaan tes Covid-19.

"Kenapa saya tidak menggunakan nama yayasan? karena memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan."

"Dan memang tidak ada yang saya sembunyikan di situ," tambah Luhut.

Baca juga: Polisi Masih Mencari Waktu Tepat untuk Proses Mediasi Luhut dengan Haris Azhar dan Fatia

Selanjutnya, dari kerjasama antar perusahaan itu, Luhut sebagai pemegang saham tak meraup keuntungan dalam bentuk apapun.

Justru, kata Luhut, keuntungan perusahaan banyak dipakai untuk memberikan tes Covid-19 secara gratis ke masyarakat.

Khususnya, pada masyarakat yang kurang mampu dan tenaga kesehatan, termausk di RSDC Wisma Atlet Kemayoran.

"Hingga saat ini tak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya," tegasnya.

Baca juga: Erick Thohir Dituding Bermain Bisnis PCR, Respons BUMN: Ini Jahat Sekali, Kami Justru Merugi

Di sisi lain, Luhut terus mendorong tes harga PCR bisa terus ditekan sehingga lebih banyak masyarakat yang menjangkau.

Sementara soal aturan wajib tes PCR yang sempat menuai polemik, kata Luhut, kebijakan itu adalah tindak lanjut karena melihat peningkatan mobilitas masyarakat.

"Ketika kasus menurun awal September lalu, saya juga yang meminta agar penggunaan antigen dapat diterapkan pada beberapa moda transportasi yang sebelumnya menggunakan PCR sebagai persyaratan utama."

"Pemberlakuan tes PCR yang diberlakukan kemarin karena saya melihat adanya peningkatan risiko penularan akibar peningkatan mobilitas di Jawa-Bali dan penurunan disiplin protokol kesehatan," tutur dia.

Baca juga: Nama Luhut Disebut dalam Temuan Tempo soal Pejabat yang Terlibat Bisnis PCR, Begini Responsnya

Luhut menuturkan, sebenarnya ia tidak nyaman harus menunjukan segala aktivitasnya termasuk donasi terkait tes PCR ini.

Namun, mendengar tudingan berbisnis di balik kebijakan tes PCR, ia harus menjelaskan fakta kebenaran yang ada.

"Bagi saya jika tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu."

"Namun, saya berkesimpulan harus menjelaskan dengan detail sesuai fakta yang ada dikarenakan ada disinformasi yang efeknya tidak hanya menimbulkan kegaduhan."

"Tetapi juga memunculkan ketakutan bagi mereka yang punya niat tulus dan semangatsolidaritas tinggi untuk melihat negeri ini bangkit lalu pulih dari pandemi," tandasnya.

(Tribunnews.com/Shella Latifa)

Baca berita lain seputar Virus Corona