Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindak menteri yang diduga terlibat dalam bisnis alat tes PCR.

Menurut Mulyanto, Presiden Joko Widodo tidak boleh membiarkan menteri yang dipimpinnya ikut terlibat dalam bisnis tersebut karena dapat mengganggu upaya Pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19.

"Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Membangun kepercayaan publik itu kan tidak mudah," kata Mulyanto, kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).

Mulyanto menilai tindakan menteri yang ikut berbisnis alat tes PCR tidak etis.

Apalagi menteri yang terlibat dalam bisnis ini punya kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan Covid-19.

Sehingga, besar kemungkinan kebijakan yang dibuat diatur sedemikian rupa agar menguntungkan bisnisnya.

Baca juga: Tiga Provinsi Alami Kenaikan Kasus Covid-19 Pekan Ini, IGD RS Penuh Tanpa Antrian Pasien

"Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Jadi siapapun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya," ucapnya.

Mulyanto menduga konflik kepentingan dalam program penanggulangan Covid-19 sudah lama terjadi.

Sebelumnya dalam kasus riset dan produksi vaksin Merah Putih, adanya konflik kepentingan juga sudah terasa.

Riset vaksin Merah Putih yang dilakukan Universitas Airlangga, di bawah kordinasi BRIN dalam konsorsium riset Covid-19 terkesan lambat.

Baca juga: Kongres Pemuda Asia Afrika Bakal Digelar di Bandung, Bahas Isu Covid-19 Hingga Peran Pemuda

Padahal WHO sudah memberi lampu hijau akan ikut terlibat dalam pemantauan uji klinisnya.

BPOM juga menyambut baik persiapannya.

Namun karena ditengarai ada kepentingan pihak tertentu maka proses riset dan produksi vaksin inovasi anak bangsa ini menjadi lama.

Diperkirakan vaksin Merah Putih ini baru bisa diproduksi pada Juli 2022.

"Keterlambatan itu ditengarai karena menggadang-gadang masuknya produsen vaksin China untuk diproduksi massal di Indonesia, yang juga direncanakan pada waktu yang bersamaan dengan produksi Vaksin Merah Putih," ucapnya.

Baca juga: Satgas Covid-19 Cegah Terjadinya Lonjakan Mobilitas saat Libur Natal dan Tahun Baru 2022

"Ini kan terkesan ada bias kebijakan. Publik menduga ada udang di balik batu. Karena di saat fase krusial kita mengembangkan vaksin anak bangsa, justru yang dipromosikan adalah vaksin asing yang akan dibangun di dalam negeri. Ini kan kontradiktif," lanjut Mulyanto.

Seharusnya, lanjut Mulyanto, pemerintah mendahulukan produk inovasi anak bangsa, agar menjadi tuan di negeri sendiri. Bukan selalu terlena pada produk impor.

"Jadi kalau para pejabat punya versted interest dan ikut bisnis Covid-19, mana mungkin penanggulangan Covid-19 di Indonesia bisa cepat selesai. Karenanya Presiden jangan Omdo, harus mengambil tindakan tegas soal ini," ujarnya.

Tak Pernah Ambil Keuntungan dari Bisnis Tes PCR

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investaris Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, dirinya tak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis PT Genomik Solidaritas Indonesia.

Hal itu ditegaskan Luhut menanggapi tudingan dugaan dirinya mendapat keuntungan lewat bisnis tes PCR Covid-19.

"Saya ingin menegaskan beberapa hal lewat tulisan ini. Pertama, saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia," tulis Luhut melalui unggahan di media sosial Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Kamis (4/11/2021).

Luhut menambahkan, pada masa-masa awal pandemi tahun lalu, Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes Covid-19 untuk masyarakat.

Menurutnya GSI (PT Genomik Solidaritas Indonesia--red) ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham.

"Sesuai namanya, Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial, sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan secara gratis," tambah Luhut.

Ia juga menyebut, partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekan dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain yang sepakat bersama-sama membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar.

"Bantuan melalui perusahaan tersebut merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan sejak awal," terangnya.

Baca juga: Heboh Dugaan Bisnis Tes PCR, Menko Luhut Hingga Erick Thohir Beri Respons

Luhut menjelaskan alasannya tak menggunakan nama yayasan.

Menurutnya, memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan. Dan memang tidak ada yang disembunyikan di situ.

Kedua, lanjut Luhut, hingga saat ini tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya.

Luhut menyebut, keuntungan GSI justru banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan tenaga kesehatan di garda terdepan, termasuk di RSDC wisma atlet.

"Saya juga selalu mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan sehingga dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Pun ketika kasus menurun awal September lalu, saya juga yang meminta agar penggunaan antigen dapat diterapkan pada beberapa moda transportasi yang sebelumnya menggunakan PCR sebagai persyaratan utama," papar Luhut.

Ia juga mengatakan, pemberlakuan aturan PCR yang diberlakukan kemarin karena melihat adanya peningkatan risiko penularan akibat peningkatan mobilitas di Jawa Bali dan penurunan displin protokol kesehatan.

"Sejujurnya saya tidak pernah terbiasa untuk melaporkan atau menunjukkan segala bentuk perbuatan yang bersifat donasi seperti ini, karena bagi saya jika tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu," tulisnya lagi.

Namun, Luhut berkesimpulan harus menjelaskan dengan detail sesuai fakta yang ada dikarenakan ada disinformasi yang efeknya tidak hanya menimbulkan kegaduhan, tetapi juga memunculkan ketakutan bagi mereka yang punya niat tulus dan semangat solidaritas tinggi untuk melihat negeri ini bangkit lalu pulih dari pandemi.

"Saya terus berharap agar semangat solidaritas yang digalang oleh berbagai pihak untuk menanggulangi pandemi, bisa bermanfaat bagi pulihnya NKRI. Dan bukankah itu semua harapan kita bersama selama ini?," kata Luhut.

Sebelumnya, media sosial diramaikan dengan informasi dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di kabinet Presiden Joko Widodo dalam pengadaan alat kesehatan dalam penanganan pandemi.

Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun antigen.

Dalam Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan; dan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Baca juga: Presiden Diminta Evaluasi Para Menteri yang Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR

Edy menerangkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.