Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan hasil Pendataan Keluarga 2021 (PK21).

Pendataan Keluarga kali ini mengusung tema "Pendataan, Awal Perencanaan Keluarga Menuju Satu Data Indonesia".

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. (K) menjelaskan PK21 adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga.

Ini juga termasuk data anggota keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah secara serentak pada waktu yang telah ditentukan.

Hasto mengatakan, PK21 dapat membantu pengentasan stunting di Indonesia.

Sesuai amanat Perpres, Presiden telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai pelaksana dan penanggungjawab percepatan penurunan stunting.

"Mengawal keluarga-keluarga yang berpotensi melahirkan anak stunting. Melalui PK21 ini akan terbaca. Mana saja keluarga yang berpotensi melahirkan anak stunting," ujar Hasto di Kantor BKKBN, Jakarta Timur, Kamis (4/11/2021).

BKKBN berhasil mengumpulkan data pada PK21 sebanyak 68.478.139 keluarga. Data ini melampaui dari target 66.828.571 keluarga atau mencapai 102 persen. 

Jumlah KK diestimasikan secara nasional sebanyak 80 juta keluarga. Hasto mengungkapkan bahwa data pada PK21 memiliki akurasi karena mencakup data mikro.

Beberapa data PK21 sangat terkait dengan ketentuan dalam mengidentifikasi keluarga risiko stunting.

Baca juga: Cegah Stunting, BKKBN Bakal Gandeng Kemenag untuk Periksa Kondisi Calon Pengantin

"Kami akan membantu Bapak Ibu sekalian di dalam mencerna data, kemudian menganalisis data siapa di wilayah  Bapak Ibu sekalian yang berisiko keluarga melahirkan anak stunting. Ini variabel sudah kami siapkan, data sudah kami siapkan," jelas Hasto.

"Sehingga bapak ibu sekalian bisa menentukan bersama BKKBN siapa-siapa saja di wilayahnya yang berisiko akan melahirkan anak stunting. By name by address. Sampai di tingkat RT, alamatnya ada," tambah Hasto.

Menurut Hasto, data ini akan sangat bermanfaat untuk perencanaan pembangunan di daerah.

Hasto mengajak para kepala daerah untuk memanfaatkan data PK21 untuk pengentasan stunting di wilayahnya.

"Saya jamin untuk data keluarga ini tidak ada lain yang lengkap yang sifatnya mikro, riil, terkini lengkap adanya di PK21. Gunakanlah data ini untuk perencanaan pembangunan di daerah yang kaitannya dengan keluarga yang kaitannya dengan stunting," pungkas Hasto.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto yang mewakili Menko PMK Muhadjir Effendy menilai PK21 tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Namun juga untuk upaya penanganan masalah sosial lainnya.

Baca juga: BKKBN Kerahkan 200 Ribu Tim Pendamping untuk Dampingi Keluarga Risiko Stunting

"Kami sangat berharap dengan pihak yang memerlukan dengan cepat kepada data ini. Sehingga data dan informasi tidak kehilangan momentum pemanfaatannya saat ini. Supaya pemanfaatan data ini tidak hanya sebatas pemerintah daerah dan pemerintah lembaga lain oleh lembaga sosial masyarakat," ucap Agus.

Seperti diketahui, Pendataan Keluarga telah dilaksanakan lima kali yakni pada 1971, 1985, 1994, 2000, 2015 dan dilaksanakan kembali pada 2021.