TRIBUNNEWS.COM - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mendapat kritikan dari publik dan berbagai kalangan.

Hal itu lantaran Siti menyebut bahwa pembangunan pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh terhenti karna alasan deforestasi.

Pernyataan tersebut diungkapkan Siti melalui akun Twitter-nya, @SitiNurbayaLHK, Rabu (3/11/2021).

"Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," tulis Siti.

Baca juga: Presiden Jokowi Tawarkan 3 Sektor Prioritas Kerjasama dengan Persatuan Emirat Arab

Dalam cuitannya, Siti menyebut Indonesia menegaskan komitmen mengendalikan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan sehingga terjadi netralitas karbon sektor kehutanan.

Meskipun begitu, komitmen itu tak menjamin adanya zero deforestasi.

Menurut Siti, menghentikan pembangunan dengan alasan deforestasi dan atas nama emisi karbon melawan mandat UUD 1945.

"Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi," lanjutnya.

Baca juga: Menteri LHK: FoLU Net Carbon Sink Tidak Sama Dengan Zero Deforestation

Sejumlah pihak yang konsen terhadapa perubahan iklim pun bersuara.

Sebagian publik juga ikut mengkritik pernyataan Siti tersebut.

Dari pernyataan itu, mereka menilai SIti Nurbaya tidak menunjukkan rasa peduli terhadap lingkungan hidup.

Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo baru saja ikut menandatangani komitmen mengakhiri deforestasi dan degradasi lahan 2030 di Deklarasi Pemimpin Glasglow atas Hutan dan Pemanfaatan Lahan COP26.

Lontaran kritik pun datang dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Baca juga: Menteri LHK: Presiden Tegaskan Kerja Nyata Indonesia untuk Lingkungan Hidup

Walhi menyayangkan sikap Siti yang dinilai lebih mendukung pembangunan skala besar dibanding menjaga lingkungan hidup.