Kemenkes Diminta Membuka Secara Terang terkait Kebijakan Pengadaan PCR Agar Tidak Dipolitisasi
Kemenkes diminta memberikan penjelasan secara terang benderang agar isu PCR tidak dipolitisasi dan menjadi liar.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COMn JAKARTA - Mantan Anggota TKN Jokowi - Ma'ruf yang juga merupakan Politikus NasDem, Irma Suryani Chaniago meminta Kementerian Kesehatan membuka secara terang benderang terkait kebijakan pengadaan PCR.
Termasuk mengenai penetapan harga dan yang melatarbelakangi perubahan harga tes PCR.
"Untuk itu Kemenkes harus mendengar suara publik agar membuka secara terang benderang terkait kebijakan pengadaan PCR, penetapan harga dan apa yang melatari perubahan-perubahan kebijakan terkait harga," kata Irma, Sabtu (6/11/2021).
Dengan adanya penjelasan dari Kemenkes, kata dia, isu PCR tidak dipolitisasi dan menjadi liar. Karena ada indikasi masalah PCR ditarik ke arah perombakan kabinet.
"Kemenkes sebagai kementerian yang berwenang dalam kebijakan ini harus berani memberikan penjelasan supaya isu ini tidak liar menjadi politis dan merugikan Pak Jokowi sebagai presiden yang telah memberikan amanah," katanya.
Baca juga: Dituding Terlibat Bisnis PCR, Luhut dan Erick Thohir Punya Harta Rp745 M dan Rp2 T
Selain itu kata dia, para relawan Jokowi hendaknya menahan diri untuk tidak membuat gaduh isu pengelolaan PCR.
Apalagi isu tersebut tendensius dan terkesan sengaja menggiring opini publik. Kegaduhan tersebut menurutnya mengganggu fokus dan konsentrasi pemerintah dalam penanganan pandemi.
"Yang membuat saya makin heran kok bisa bisanya beberapa relawan (Jokowers) ikut-ikutan menambah kegaduhan dari informasi tulisan 'diduga' tanpa data tersebut, terus minta presiden untuk melakukan reshuffle? Nggak cerdas dan justru mencederai kepercayaan presiden pada menteri yangg bekerja mencari vaksin, mendorong obat terapi murah untuk Covid-19 (ivermectin)," katanya.
Apalagi menurutnya isu reshuffle dihembuskan hanya karena sang menteri memiliki yayasan kemanusian yang sahamnya cuma 6 persen di perusahaan yang dituding mendapat keuntungan dari bisnis PCR.
Padahal, kata dia, keuntungan yayasan kemanusiaan itu kembali lagi digunakan untuk kepentingan rakyat.
"Yang kebelet menggantikan dan pingin naik jadi menteri, sebaiknya tunjukkan kinerja pada tupoksinya, jangan gunakan Jokowers sebagai batu loncatan," ujarnya.
