TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP PKS Muzzammil Yusuf memberikan tanggapannya terkait adanya interupsi dari anggota DPR RI Fraksi PKS tidak dihiraukan oleh Puan Maharani.

Diketahui interupsi tersebut disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PKS Fahmi Alaydroes.

Muzzammil menegaskan bahwa anggota DPR mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya.

"Kewajiban tugas dan kewajiban pimpinan sekaligus tugas dan kewajiban anggota bahwa anggota juga punya hak untuk menyampaikan aspirasi tersebut," kata Muzzammil dilansir Kompas.com, Senin (8/11/2021).

Baca juga: Sindir Puan di Rapat Paripurna Gimana Mau jadi Capres Legislator PKS Fahmi Alaydroes Minta Maaf

Lebih lanjut Muzzammil pun mengaitkan kejadian tersebut dengan Pasal 256 Ayat 6, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Berikut bunyi aturan dalam Pasal 256 Ayat 6, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:

"Dalam rapat paripurna, setiap anggota diberi waktu untuk bicara atau mengajukan pertanyaan paling lama 5 (lima) menit dan bagi juru bicara diberi waktu paling lama 7 (tujuh) menit dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebijaksanaan ketua rapat."

Muzzammil mengingatkan adanya aturan tersebut agar semua anggota DPR, termasuk pimpinan DPR untuk bisa saling menghormati.

Baca juga: Momen Puan Lanjut Ketuk Palu Sidang, Abaikan Interupsi Anggotanya di Rapat Pengesahan Panglima TNI

"Poin ini kami dibacakan untuk kami mengingatkan kita semua, termasuk pimpinan DPR untuk saling menghormati," imbuhnya.

Selain itu Muzzammil menilai, sebagai fraksi oposisi pemerintah, interupsi ini merupasan salah satu ruang untuk menyampaikan aspirasi publik.

"Karena kami sebagai fraksi oposisi pemerintah, tidak berada dalam pemerintahan. Itulah ruang kami untuk menyampaikan aspirasi publik kepada kami," jelasnya.

Diketahui sebelumnya, DPR RI telah menggelar Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen pada Senin (8/11/2021).

Baca juga: Rapat Pengesahan Jenderal Andika di DPR Sempat Memanas, Legislator PKS Sindir Puan, Ini Gara-garanya

Rapat Paripurna dalam rangka agenda laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa.

Namun ada satu momen yang kini menjadi sorotan publik, yakni saat Ketua DPR RI, Puan Maharani tidak menghiraukan adanya interupsi dari anggotanya.