TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI melalui Rapat Paripurna baru saja mengesahkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI, berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan di Komisi I DPR pada 5-6 November kemarin. 

Meskipun hanya akan bertugas selama 13 bulan, Komisi I DPR meyakini bahwa Andika dapat menjalankan tugasnya dengan baik.   

“Walaupun banyak yang mempertanyakan karena masa dinasnya tinggal 13 bulan lagi, akan tetapi bukan berarti Jenderal Andika Perkasa tidak mampu menjalanankan tugas dan fungsinya,” kata Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Laksono dalam diskusi 4 Pilar MPR RI yang bertajuk “Panglima TNI Baru dan Tantangan Ketahanan NKRI” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021). 

Saat uji kelayakan, Dave mengungkap, Andika memaparkan visi misinya dengan judul “TNI adalah Kita”. 

Hal itu merupakan judul yang sederhana tetapi memiliki makna yang dalam dan juga nilai yang luas, di mana sebagai sesama warga Indonesia, sesama WNI, sebangsa dan setanah air memiliki kewajiban yang sama, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, juga kedaulatan NKRI. Di mana pun Andika menjabat, ia yakin bisa meninggalkan legacy yang baik. 

Baca juga: Soal Penanganan Papua, Jenderal Andika Perkasa Akan Menangkan Pertempuran Tanpa Peperangan

“Sekarang itu kita lebih harusnya lebih konsen, terhadap hal-hal apa saja yang menjadi tantangan beliau kedepan, isu-isu hankam yang paling berat saat ini ya untuk internal adalah masalah Papua tentunya,” ujarnya. 

Menurut Dave, dalam uji kelayakan kemarin, Andika banyak memaparkan tentang isu Papua, bahkan bahasan itu dibahas selama lebih dari setengah jam, atau melebihi waktu yang diberikan. 

Baca juga: Terkait Jadwal Pelantikannya, Jenderal Andika Perkasa: Saya Masih Menunggu Keputusan Presiden

Menurut pemaparan Andika, Indonesia harus tetap bersiap mengenai eksalasi di Papua, sehingga pendekatan militer diperlukan karena tingginya ancaman dan potensi serangan. 

“Berarti masih ada yang mensuplai senjata, peluru dan juga termasuk supply dana dan juga mereka yang mensuplai itu semua juga berasal dari dalam juga. Jadi, ada juga yang tingginya kasus korupsi digunakan juga untuk membiayai pertempuran di Papua dan itu membuat permasalahan ini berlarut-larut tak ada hentinya,” kata Dave. 

Oleh karena itu, kata politikus Partai Golkar ini, yang menjadi satu di antara kebijakan Andika adalah melakukan penempatan prajurit untuk pengisian pos militer seperti Koramil, Kodam, Kodim, Korem dan juga menyiapkan satgas di sana. 

Hal itu tetap harus dilakukan, karena masih ada kekurangan, belum lagi pangkalan pangkalan Angkatan Laut (AL) dan juga pangkalan Udara (AU) yang masih banyak kekosongan. 

“Jadi penambahan prajurit di sana bukan berarti otomatis itu hanya penebalan pasukan untuk memerangi rakyat, tetapi memang kebutuhan itu masih banyak, masih kosong,” ujarnya. 

Dave menambahkan, semestinya bukan hanya penempatan personel, tapi juga harus memanfaatkan teknologi yang sekarang dimiliki di Papua. 

Misalnya dengan memanfaatkan drone yang teknologinya pada hari ini kian canggih. Banyak juga drone hasil karya anak bangsa dengan berbagai kemampuan, termasuk senjata. 

“Nah, itulah yang kita harus kembangkan sehingga untuk mengatasi kekosongan peralatan tempur kita, kita harus meningkatkan kemampuan kita kemampuan SDM kita, harus kita harus berani investasi juga di riset and development, sehingga kemampuan TNI itu ya udah bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang ada,” pungkasnya.