"Sampai saat ini, tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham," ungkap Jodi.

Jodi juga menjelaskan bahwa Luhut hanya memiliki saham kurang dari 10 persen di Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba Bara Sejahtera yang ikut menggenggam saham di PT GSI.

Jodi menyebut, ada 9 pemegang saham berinvestasi di GSI.

"Jadi, Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi," imbuh dia.

Ia berujar, soal kenapa perusahaan Luhut ikut patungan membentuk PT GSI, hal itu semata dilakukan untuk tujuan sosial, bukan mengejar keuntungan bisnis. "Jadi tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI," beber Jodi.

Sebaliknya, lanjut Jodi, melalui  PT GSI pula, Luhut memiliki banyak sumbangsih dalam memberikan tes swab gratis untuk membantu pemerintah. Jodi bilang, pada masa-masa awal pandemi tahun 2020, Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes Covid-19 untuk masyarakat.

"Saya lihat keuntungan mereka malah banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan di garda terdepan," kata Jodi.

Saham Luhut di TOBA

Luhut selama ini dikenal sebagai pejabat tinggi negara yang lekat dengan bisnis batubara.

Sosok Luhut kerap dikaitkan dengan PT Toba Bara Sejahtera Tbk, perusahaan yang belakangan berganti nama menjadi PT TBS Energi Utama Tbk.

Di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan energi ini memiliki kode emiten TOBA.

Dikutip dari laman resmi perusahaan, Luhut pernah menjadi pemegang saham mayoritas PT Toba Bara Sejahtera Tbk.

Kepemilikan Luhut di perusahaan itu dilakukan melalui PT Toba Sejahtera.

PT Toba Sejahtera merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia pada 6 Agustus 2004, dan saat ini bergerak di sektor pertambangan, energi, perkebunan dan properti.

Namun kemudian Luhut menjual sahamnya ke perusahaan asal Singapura Highland Strategic Holding Pte. Ltd.

Luhut sendiri mengaku sudah lama tak mengurusi bisnis TOBA setelah dirinya masuk ke pemerintahan.

Purnawirawan jenderal bintang empat itu diketahui memiliki 99,98 persen saham Grup PT Toba Sejahtra.

Usai penjualan saham milik Luhut tersebut, masih menurut laman resmi perusahaan, struktur kepemilikan saham TOBA berubah.

Saham mayoritas dimiliki oleh Highland Strategic Holdings Pte. Ltd dengan porsi 61,79 persen. Pemegang saham terbesar kedua adalah perusahaan investasi Bintang Bara BV sebesar 10 persen.

Berikutnya adalah PT Toba Sejahtera sebesar 10 persen.

Pemegang saham lainnya yakni PT Sinergi Sukses Utama sebesar 5,1 persen, dan terakhir PT Bara Makmur Abadi sebesar 6,25 persen.

Keterkaitan Luhut dengan TOBA masih bisa dilihat dari struktur direksi perusahaan.

Ada nama Pandu Patria Sjahrir yang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama. Pandu Patria Sjahrir tak lain adalah keponakan Luhut.

TOBA sendiri selama ini dikenal sebagai produsen batubara terkemuka di Indonesia. Wilayah konsesinya banyak tersebar di Pulau Kalimantan.

Toba menggarap beberapa konsesi tambang batubara melalui beberapa anak usahanya seperti PT Indomining, PT Adimitra Baratama Nusantara, dan PT Trisensa Mineral Utama.

Selain bisnis batubara, perusahaan ini juga menggarap berbagai sektor lainnya seperti PT Perkebunan Kaltim Utama I yang bergerak di perkebunan kelapa sawit.

TOBA juga berekspansi ke bisnis pembangkit listrik lewat PT Gorontalo Listrik Perdana dan PT Minahasa Cahaya Lestari.

Bahkan, TOBA juga memiliki saham cukup besar di PT Paiton Energy, yang merupakan produsen setrum untuk PT PLN (Persero) atau Independent Power Producer (IPP) terbesar yang beroperasi di Indonesia.

Berlokasi di Paiton, pesisir Probolinggo, Jawa Timur, pembangkit listrik milik Paiton Energy memasok kira-kira 6 persen dari total kapasitas terpasang di Pulau Jawa.

Itulah profil perusahaan   PT GSI yang dituding menjadi perusahaan Luhut dan Erick untuk mengeruk keuntungan di bisnis tes PCR.

Diusut KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjamin pihaknya akan mengusut laporan dugaan bisnis tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR).

Diketahui, dugaan tersebut mencatut nama dua jajaran menteri Joko Widodo, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Ia mengatakan, kini KPK tengah menelaah laporan dugaan bisnis tes PCR itu.

Tak hanya tes PCR, dia juga menyinggung menerima laporan dugaan penyelenggaraan Formula-E di DKI Jakarta.

"Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi termasuk dugaan korupsi Formula-E dan tes PCR, kami sedang bekerja."

"Prinsipnya, kami sungguh mendengar harapan rakyat bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi," kata Firli, dikutip dari akun Twitter-nya, @firlibahuri, Kamis (4/11/2021).

Ia juga menekankan pihaknya perlu bukti yang cukup dalam mengusut dugaan bisnis tes PCR ini.

"KPK tidak akan pernah lelah untuk memberantas korupsi. Siapapun pelakunya, kita akan tindak tegas sesuai ketentuan hukum."

"KPK tidak akan pandang bulu. KPK bekerja profesional sesuai kecukupan bukti," tambah dia.

Lanjutnya, kata Firli, KPK selalu mendengar masukan-masukan masyarakat terkait upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

"Kita sungguh mendengar harapan rakyat bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi. KPK tidak akan pernah lelah untuk memberantas korupsi," jelas Firli.

Sumber: Kompas.com/Kontan.co.id/Tribunnews.com

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Profil PT GSI, Perusahaan Milik Luhut yang Berbisnis PCR" 

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Luhut bantah ambil untung dari PT Genomik Solidaritas Indonesia, perusahaan apa itu?"